BTN Butuh Rp 80 Triliun untuk KPR Subsidi 800 Ribu Unit di 2025

Deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/10/2024). Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan dana sebesar Rp 80 triliun untuk bisa mewujudkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800 ribu unit. Target ini dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Ini belum keputusan ya. Kurang lebih Rp 70 triliun sampai Rp 72 triliun dari sisi pemerintahnya. Jadi bank biasanya harus nyiapin Rp 80 triliun, kurang lebih gitu ya kalau formatnya masih FLPP," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, di Menara BTN, Jumat (29/11).

BTN menyambut baik target yang diberikan oleh Maruarar Sirait. Nixon berharap ini akan menjadi keputusan yang resmi. Hingga saat ini, BTN terus melakukan diskusi teknis dengan Kementerian PKP dan asosiasi termasuk model pendanaan.

Wakil Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Menara BTN, Jumat (29/11/2024). Foto: Ghifari/kumparan

"Modelnya sih ini masih belum diputuskan resmi ya. Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen bank likuiditasnya. Dan KPRnya diminta jadi 30 tahun. Ya walaupun saya yakin masyarakat sih, sepengetahuan saya 10-11 tahun pada lunas," jelasnya.

Terkait masalah likuiditas, Nixon mengakatan, BTN akan menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK), penerbitan obligasi, dan pinjaman dari luar negeri. sementara untuk obligasi dan pinjaman, BTN menargetkan dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pada 2025.

"DPK ada pasti ya, kedua kita mau isu bonds udah pasti. Cuma kita mengusulkan kalau bisa issue bonds-nya bisa dijamin pemerintah lebih murah buat kami gitu ya. Dan bisa dapet size lebih besar. Kemudian juga kami akan cari kanal-kanal pinjaman-pinjaman luar negeri," katanya.