BTN Catat 44.000 Unit Rumah Subsidi Belum Cair

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN Nixon LP Napitupulu ketika ditemui di perumahan di Pondok Taktakan Indah, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Napitupulu mencatat sejak pemerintah Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober hingga 5 Desember 2024, perusahaan telah berhasil menyalurkan 29.000 unit rumah subsidi dalam waktu 46 hari.

"Sampai tanggal 5 Desember kemarin atau kurang lebih 46 hari. Sudah tersalut 29.000 unit rumah subsidi. Terima kasih dukungan Pak Menteri. Sehingga penyaturannya bisa begitu cepat," kata Nixon dalam acara Festival 48 Tahun KPR BTN di Mall Kota Kasablanka, Minggu (15/12).

Dia mengatakan, kuota untuk subsidi rumah telah habis. Ada 44.000 unit rumah subsidi yang belum bisa dicairkan. "Kami masih menunggu kuota di bulan Januari. Kalau enggak angkanya sebenarnya bisa 74.000 [unit]," jelas Nixon.

Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Dalam kesempatan itu, Nixon juga membahas distribusi rumah subsidi berdasarkan sektor. Menurutnya, sektor informal menjadi tantangan besar karena baru sekitar 10 persen rumah yang terdistribusi ke mereka.

Selain itu, Nixon mencatat adanya peningkatan signifikan dalam kepemilikan rumah oleh kalangan perempuan. Total ada 32 persen perempuan sudah melakukan akad KPR di BTN.

Tren positif juga terlihat pada kelompok milenial. "Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh atas karter, itu dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru," tambah Nixon.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menggunakan data perbankan, pengembang serta kemampuan fiskal negara dalam menentukan target kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (LFPP) atau rumah subsidi tahun depan.

Tahun depan pemerintah menargetkan pembangunan rumah subsidi sebanyak 800.000 unit dengan estimasi kebutuhan pembiayaan sekitar Rp 80 triliun.

“Kita harus bisa melihat secara utuh. Kemampuan fiskal negara, dari BTN-nya, pengembangnya,” ungkap Ara ketika ditemui di perumahan di Pondok Taktakan Indah, Serang, Banten pada Kamis (12/12).