BTN Mau Luncurkan KPR Tenor 30 Tahun, Pekerja Bergaji Rp 4 Juta/Bulan Bisa Cicil

Wakil Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Menara BTN, Jumat (29/11/2024). Foto: Ghifari/kumparan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berencana akan menerapkan skema Kredit Pembelian Rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun. Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, rencana perpanjangan tenor ini untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kepemilikan rumah dengan cicilan yang terjangkau.

Nixon menghitung dengan gaji UMR sebesar Rp 4 juta per bulan, dengan angsuran Rp 1,1 juta per bulan setiap bulan akan terjangkau.

"Dia bisa ngangsur katakanlah 30 persen berarti Rp 1,2 juta. Nah buat dia affordable itu adalah Jika angsuran bulanannya 1,2 juta," kata Nixon di Menara BTN, Jumat (29/11).

Menurut dia rumah yang terjangkau (affordable house) itu kembali kepada kemampuan dan pengalaman nasabah. Rujukannya tidak selalu suku bunga atau down payment (DP), tapi kemampuan mengangsur yang setiap orang beda-beda.

"Makanya kita lagi bikin financing yang bisa di bawah 1,2 juta, Rp 1,1 juta. Itu yang disebut affordable," terang dia.

Permintaan Listrik Akan Meningkat

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, program 3 juta rumah per tahun akan menambah demand kelistrikan sebesar 6,3 TWh per tahun dengan kebutuhan kapasitas daya bertambah 1 Gigawatt per tahun.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan sambutan saat Electricity Connect 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

"Tentu saja tambahan program 3 juta rumah per tahun itu akan meningkatkan konsumsi demand sekitar 6,3 TWh per tahun. Dan ini kalau kita konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 Gigawatt per tahun, on top dari demand yang sekarang," kata Darmawan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11).

Menurut Darmawan, hal tersebut menjadi pertimbangan dari PLN, sebab tambahan 1 Gigawatt ini tidak ada dalam satu lokasi.

"Jadi demand listrik itu ada tiga, satu adalah space, location. Kedua adalah waktu, kapan. Dan ketiga adalah berapa kapasitas yang dibutuhkan. Nah tentu saja ini artinya adalah bukan concentrated demand, tapi adalah distributed demand," kata Darmawan

Darmawan mengungkapkan, PLN juga sudah melakukan digitalisasi system planning yang tadinya berbasis dokumen dan teks, saat ini sudah berbasis pada spasial, menggunakan geographic information system.

Darmawan menjelaskan saat ini profil dari pelanggan PLN, 91 persen itu adalah rumah tangga. Saat ini jumlah pelanggan rumah tangga mencapai 83 juta dengan tambahan program 3 juta rumah per tahun.

"Maka ada 83 juta pelanggan rumah tangga dan rata-rata kalau ada penambahan pelanggan itu 3 juta pelanggan dengan adanya 3 juta rumah kami melihat saat ini rata-rata penambahan pelanggan per tahun itu 3 juta pelanggan. Jadi saat ini sudah ada pertambahan 3 jt pelanggan ini dari electrifying lifestyle, agriculture, marine, dan lain-lain itu ada 3 juta pelanggan. Dan dari total demand pelanggan itu 122 Terawatt hour (TWh) per tahun," kata Darmawan.

Foto udara kawasan kompleks perumahan di Malang, Jawa Timur, Jumat (29/11/2024). Foto: Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO

Jika dibandingkan dengan negara di ASEAN, Darmawan mengatakan, konsumsi per kapita listrik RI hanya sekitar 1.263 kWh per tahun. Dengan adanya Indonesia Emas tahun 2045 ini diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat menjadi sekitar 4.000 kWh per tahun.

"Nah, tentu saja ini adalah ada dua, pertama adalah downstreaming kemudian adanya data center sehingga industrialisasi ini akan meningkatkan intensitas penggunaan listrik. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana dengan adanya meningkatnya jumlah rumah, backlog rumah yang bisa diselesaikan, ini juga akan meningkatkan intensitas penggunaan konsumsi listrik di masyarakat," kata Darmawan.