BTN Siapkan Skema Baru KPR Subsidi, Seperti Apa?

30 September 2022 11:33
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Harga rumah yang makin mahal membuat skema kredit pemilikan rumah (KPR) kian diminati. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang berfokus pada sektor perumahan, terus berinovasi dalam KPR, termasuk KPR subsidi.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, saat ini bank pelat merah itu tengah menyiapkan skema baru KPR subsidi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya nasabah yang telah mengambil KPR subsidi, namun penghasilannya meningkat, bahkan di atas ketentuan penerima KPR subsidi, diharapkan bisa beralih ke KPR komersial.
"Nah kita amati, ternyata mereka mulai tahun ketujuh setelah mengambil KPR subsidi tadi, itu penghasilannya sudah jauh meningkat dibanding ketika mereka mengambil dulu. Mungkin kira-kira ya di tahun kedelapan itu sebenarnya sudah mampu mereka untuk mengambil komersial." ujar Haru dalam Program The CEO kumparan, Jumat (30/9).
"Nanti kalau secara singkat, kira-kira kalau tujuh tahun itu sudah mapan begitu, ya, boleh dikatakan sudah bisa lepas dari subsidi," lanjutnya.
Seorang bocah bermain sepeda di kawasan perumahan subsidi pemerintah di Perumahan Sasak Panjang 2, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Seorang bocah bermain sepeda di kawasan perumahan subsidi pemerintah di Perumahan Sasak Panjang 2, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Haru mencontohkan, nasabah yang mengambil KPR subsidi dengan tenor 20 tahun, bisa melepas skema subsidi di tahun ketujuh. Sehingga di tahun kedelapan, subsidi yang ia dapatkan tersebut bisa digunakan untuk orang lain yang lebih membutuhkan.
"Bayangkan dengan kredit 20 tahun, kalau dia tahun kedelapan sudah bisa (lepas), mungkin hampir tiga kali uang yang sama, karena kalau 20 tahun dipakai satu orang, kalau ini tujuh tahun dia sudah lepas, tahun kedelapan dipakai orang lagi kan," jelasnya.
Menurut dia, skema tersebut bisa menurunkan jumlah backlog atau rumah tangga yang belum menempati rumah sendiri, yang saat ini sebanyak 12,75 juta rumah tangga.
Namun memang, kata Haru, nasabah yang sudah mendapat KPR subsidi tidak bisa dipaksa untuk melepas skema tersebut, meskipun penghasilannya sudah di atas penerima subsidi. Untuk itu, pihaknya menyiapkan suatu insentif berupa keringanan kredit atau penawaran plafon pembiayaan yang lebih besar ketika nasabah tersebut mau melepas KPR subsidi dan beralih ke KPR komersial.
"Ini yang mau kita kita gali supaya mereka cepat dengan voluntarily, ya jadi enggak harus hitung ini itu, enggak gitu, jadi biarlah kita nanti berikan insentif supaya mereka bisa 'ini, pak, saya kasih'. Ini adalah sebuah ketulusan," katanya.
Saat ini, skema tersebut masih terus dikaji oleh BTN dan para ahli di bidangnya. Haru pun siap mengusulkan skema baru ini kepada pemerintah.
"Nanti kita akan usulkan kepada pemerintah, bagaimana apabila subsidi yang kita berikan itu bisa menjangkau lebih banyak, memberikan kesempatan mereka yang sudah mampu untuk melepas pola subsidi untuk masuk komersial. Tetap diberikan kredit, tetapi yang uang yang dipakai tadi bisa kita salurkan kembali kepada yang masih belum mampu, yang masih sangat membutuhkan perhatian dan mereka menunggu ya," terangnya.