BTN Usul KPR Subsidi Buat Orang Gaji Rp 8-15 Juta di Pemerintah Prabowo

Gedung Menara BTN. Foto: Dok. Bank BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN sudah mengusulkan perubahan definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk KPR subsidi dari awalnya penghasilan di bawah Rp 8 juta, naik menjadi Rp 8-15 juta.

Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan usulan ini untuk mencapai program pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah bersubsidi.

Hirwandi menyebutkan, masyarakat yang memiliki penghasilan antara Rp 8-15 juta termasuk ke dalam masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) bisa masuk dalam kelompok MBR.

"Ini kita usulkan, kita tinjau kembali supaya ini melebar ke Rp 12-15 juta, kita bisa lihat masih banyak MBT ini sebenarnya juga bisa masuk ke MBR karena kemampuannya terbatas," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (25/4).

Selain definisi MBR, Hirwandi juga menyebutkan BTN mengusulkan jangka waktu KPR subsidi yang saat ini mencapai 20 tahun, agar dibatasi menjadi 10 tahun

"Kita lihat masyarakat setelah 10 tahun penghasilan terus meningkat, dan sayang juga sampai 20 tahun berikutnya ya harusnya bisa dinikmati masyarakat lain yang seharusnya bisa subsidi tapi ketahan," lanjut Hirwandi.

Kemudian, lanjut dia, BTN juga melonggarkan batasan harga jual rumah KPR subsidi yang saat ini Rp 180-200 juta, dilonggarkan menjadi Rp 300-500 juta.

Konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal I 2024 PT Bank Tabungan Negara (BTN), Kamis (25/4/2024). Foto: Fariza/kumparan

"Kita juga usulkan bisa Rp 500 juta untuk misalnya bebas PPN atau PPhTB, walaupun saat ini ada kebijakan kebebasan PPhTB tapi itu terbatas untuk MBR," kata Hirwandi.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menambahkan masih banyak MBT yang belum punya rumah sehingga potensi besar untuk meningkatkan permintaan KPR subsidi.

"Kita dorong bahwa ini jangan berhenti di income Rp 8 juta, karena income Rp 8 juta itu di Indonesia tidak besar juga, tapi juga bisa di-extend Rp 12-15 juta sehingga MBT jadi tidak tanggung lagi, jadi bisa punya rumah," jelasnya.

Naiknya batas penghasilan MBR ini, kata Nixon, juga diharapkan bisa menarik para developer mengembangkan rumah subsidi yang lebih layak seperti tipe 36 hingga 40.

"Kita dorong supaya skema subsidi KPR jangkauan lebih luas, tapi kualitas rumah juga sudah harus sangat dipikirkan dengan sangat bagus, mumpung pemerintahan baru," imbuh Nixon.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu saat Paparan Kinerja Kuartal I 2024, Kamis (25/4/2024). Foto: Fariza/kumparan

Adapun terkait program pembangunan 3 juta rumah subsidi melibatkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Nixon menyebutkan, skema pembiayaannya sudah ditentukan.

Nixon menilai, jika program 3 juta rumah ini dibebankan seluruhnya kepada APBN alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan sangat berat, sehingga dia mengusulkan kombinasi dengan subsidi selisih bunga.

"Pemerintah tiap tahun kasih FLPP Rp 19-25 triliun gitu ya kisarannya, kita dengan uang yang sama dijadikan dana abadi, yang kelola dana abadi ini siapa kita usul tetap Tapera," ungkap dia.

Dia menyebutkan, perhitungan dan suku bunganya sudah ditetapkan meskipun belum bisa diungkap ke publik. Hanya saja, BTN sendiri mengusulkan agar nasabah hanya kena bunga 5 persen dengan selisih bunga yang masih didiskusikan.

"Term of condition juga sama kita minta supaya tetap sama dijamin asuransi pemerintah, DP murah 0-5 persen, pokoknya semua sama fiturnya, tapi yang beda cara kelola funding-nya aja," pungkas Nixon.