Bukalapak Respons Gugatan PKPU oleh PT Harmas Jalesveva

Platform e-commerce Bukalapak. Foto: Bianda Ludwianto/kumparan

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) sedang menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva.

Persidangan perdana atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas terhadap Perseroan telah dilakukan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan legal standing dari masing-masing pihak.

Ini merupakan gugatan yang kesekian kali yang telah dilakukan oleh Harmas, setelah sebelumnya pada tahun 2022 perusahaan ini telah melayangkan gugatan PKPU sekitar Rp 107 miliar.

Permohonan PKPU kali ini diajukan oleh Harmas melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst (Permohonan PKPU), yang mengeklaim bahwa Perseroan memiliki utang berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024 (Putusan Pengadilan) yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi mengatakan saat ini perseroan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan tersebut.

"Perseroan berpendapat bahwa Permohonan PKPU tidak tepat, mengingat Permohonan PKPU yang diajukan didasarkan pada permasalahan sengketa perdata murni yang merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ranah Hukum Acara Perdata Umum, sementara pengajuan Permohonan PKPU diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," kata Fika dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Minggu (19/1).

Ilustrasi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA). Foto: Bukalapak

Selain itu, Fika menilai bahwa kedudukan perseroan tidak tepat jika dikatakan sebagai debitur yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa perdata murni yang masih dalam proses peninjauan kembali.

Perseroan juga tidak memiliki kewajiban yang belum terselesaikan baik kepada Harmas selaku Pemohon PKPU, maupun kewajiban yang belum terselesaikan lainnya terhadap kreditur lain. Sehingga, tidak tepat jika Perseroan dikualifikasikan sebagai Debitur.

Saat ini, Perseroan tengah mempersiapkan jawaban keberatan atas permohonan PKPU tersebut. Perseroan optimis bahwa proses hukum ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara ini dan memastikan hak-hak Perseroan dilindungi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini secara profesional," ujarnya.

Fika menegaskan, permohonan PKPU ini tidak mempengaruhi operasional perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, perseroan menegaskan bahwa Perseroan memiliki kondisi keuangan yang sehat, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Klaim dalam permohonan PKPU ini tidak mencerminkan kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan," kata Fika.

Dengan demikian, Fika menegaskan tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan atas kasus hukum tersebut.

"Perseroan juga berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan hukum dengan memperkuat kebijakan internal serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses operasional untuk mencegah potensi masalah hukum dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan," kata dia.