Bukan Industri, Jasa Dinilai Jadi Sektor yang Bisa Ramaikan IKN

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad usai acara Gambir Trade Talk 15 di Jakarta Pusat, Rabu (14/8). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan berbagai proyek di IKN bisa membuat ibu kota baru tersebut ramai dan mendukung perekonomian. Sektor jasa disebut dapat menjadi sektor yang difokuskan di awal untuk meramaikan perekonomian di IKN.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyebut IKN merupakan kota pemerintahan, maka sektor yang dapat meramaikan perekonomian di awal adalah sektor jasa.

“Di sektor jasa saya kira, di sana kan bukan industri. Enggak bisa sektor pertanian, industri. Jasanya juga jasa pemerintahan begitu fasilitas-fasilitas tadi,” kata Tauhid kepada kumparan, Jumat (26/9).

Sektor jasa yang dimaksud Tauhid adalah sektor jasa yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan utamanya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Tauhid mengatakan pengembangan sektor ini harus menjadi prioritas.

“Menurut saya yang prioritas jasa dulu yang mendukung administrasi pemerintahan. Enggak mungkin bangun industri, enggak mungkin bangun pertanian atau yang lain. Saya kira jauh dari situ,” lanjutnya.

Nantinya, sektor jasa yang mendukung ini diharap dapat menjadi sektor yang menjadikan IKN sebagai kota yang lengkap. Dengan demikian, keluarga ASN yang dibawa untuk tinggal di sana juga merasakan berbagai fasilitas lengkap seperti fasilitas pendidikan, keagamaan, sampai hiburan.

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

“Saya kira memang harus bangun fasilitas yang mendukung sebuah kota yang lengkap. Apakah pendidikan, kesehatan, keagamaan, fasum, hiburan dan sebagainya. Mana yang lebih dulu menurut saya agar ASN tertarik memang harus infrastruktur itu yang dibutuhkan,” ujar Tauhid.

Tauhid memperkirakan jika fasilitas pendukung ASN seperti fasilitas pendidikan belum siap maka hal ini akan menjadi hambatan dan membuat ASN yang pindah ke IKN tidak membawa keluarganya.

“Kalau enggak ada misalnya sekolah SD untuk ASN mereka enggak akan pindah. Pasti hanya kepala keluarga. Tidak ada mal, tidak ada pasar, tidak ada itu sulit karena itu kan di tengah hutan, jauh dari mana-mana,” terang Tauhid.

Tauhid menyarankan agar pemerintah juga dapat membangun beberapa fasilitas pendukung bagi swasta. Ia menilai swasta bisa jadi menunggu IKN menjadi kota yang padat terlebih dahulu untuk membangun berbagai fasilitas tersebut.

“Sehingga itu harus dibangun problemnya adalah yang mana yang harus dilakukan duluan, ya memang kalau swasta pasti akan menunggu sampai kepadatan itu muncul Itu memang pemerintah yang ambil alih. Masalahnya itu kan tadi swasta-swasta itu nunggu agar ASN kumpul baru dibangun menurut saya untuk beberapa poin pemerintah harus bangun dulu,” jelas Tauhid.