Bukan Merger atau Holding, Ini Rencana Erick Thohir & Pak Bas untuk BUMN Karya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) saat meninjau proyek pembangunan Indoor Multifunction Stadium di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7/2022). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Menteri BUMN Erick Thohir pernah mengungkapkan rencana sinergi di antara BUMN Karya yang mengarah ke merger atau penggabungan. Erick menyebut sudah mendiskusikan rencana itu dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Dikonfirmasi soal itu, pria yang akrab disapa Pak Bas mengklarifikasi bahwa rencana yang sedang dipertimbangkan bukan merger dan bukan holding.

"Kalau menurut Pak Erick sih bukan merger. Tanya Pak Erick lah. Bukan (holding) juga, tapi ada spesialisasi. Itu belum," kata Basuki Hadimuljono kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/4).

Utang Menggunung BUMN Karya

Di antara BUMN Karya yang berbisnis di sektor konstruksi, empat di antaranya terlilit utang menggunung. Jika dihitung, total utang atau liabilitas BUMN Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 125,83 triliun di kuartal III 2022. Jumlah ini sebenarnya turun 2,74 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

BUMN Karya dengan utang terbesar yakni Waskita Karya dengan total liabilitas menembus Rp 83,98 triliun di tahun 2022. Untuk periode yang sama, BUMN Karya lain juga memiliki beban utang yang tak kecil.

Seperti PT PP (Persero) Tbk memiliki total liabilitas Rp 43,42 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki total utang Rp 56,75 triliun, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk utangnya sebesar Rp 31,58 triliun.

Erick Thohir pun menyiapkan program restrukturisasi untuk BUMN Karya. "Apakah terjadi sinergitas? Merger apa namanya kita lakukan itu," ujarnya.

Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengungkapkan proses transformasi BUMN Karya masih tahap awal. "Proses transformasi di BUMN-BUMN Karya itu masih tahap awal, jadi belum bisa dikatakan bagaimana bentuknya," kata Arya Sinulingga, Jumat (28/4).

Dia mengatakan transformasi tersebut membutuhkan koordinasi antara banyak lembaga dan kementerian. Misalnya kementerian PUPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga untuk peraturan perundang-undangannya.

Apa pun skemanya, Erick Thohir akan terus mendorong penyehatan di BUMN Karya. Kementerian BUMN disebut sudah memiliki peta jalan atau roadmap untuk mentransformasi BUMN sektor konstruksi tersebut.