Bulog Impor Kedelai 200 Ribu Ton, Pedagang Warteg: Harga Tahu Tempe Bisa Murah

17 April 2022 11:35
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Pekerja menunjukkan kedelai impor yang harganya melambung di sentra industri tahu dan tempe Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta, Senin (21/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja menunjukkan kedelai impor yang harganya melambung di sentra industri tahu dan tempe Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta, Senin (21/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan impor kedelai 200 ribu ton tahun ini.
ADVERTISEMENT
Ditargetkan Bulog menyalurkan kedelai sebanyak 50 ribu ton pada bulan April 2022. Sebanyak 50 ribu ton kedelai diimpor dari Amerika Serikat. Selain itu, Bulog akan menjajaki negara penghasil kedelai lainnya.
“Kedelai sedang kita proses, kita sedang menjajaki negara yang memproduksi kedelai, sekarang kita ambil yang Amerika, setelah itu negara lain seperti Brasil,” ujar pria yang akrab disapa Buwas, Kamis (14/4).
Meski melakukan impor, Bulog tetap memprioritaskan produsen kedelai lokal. Menurut Buwas, ini sesuai perintah Presiden Jokowi untuk dapat mengutamakan produksi dalam negeri.
Pedagang Warteg Happy!
Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni, mengapresiasi upaya pemerintah tersebut.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Kami mengapresiasi, ikut senang jika tahu dan tempe nanti di pasaran harganya murah," kata Mukroni kepada kumparan, Minggu (17/4).
ADVERTISEMENT
Menurut Mukroni, kebijakan pemerintah ini dapat membuat Indonesia kebanjiran kedelai. Sehingga pengrajin tahu dan tempe mudah mendapatkan bahan baku.
Tak hanya itu, Mukroni berpendapat, kebijakan ini dapat menekan harga tempe dan tahu yang dijual masyarakat.
"Itu juga berimbas kepada kami selaku pengguna tempe dan tahu yang akan digunakan menjadi bahan untuk olahan makanan di warung tegal," tuturnya.
Di sisi lain, Mukroni juga menilai kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan dari para petani kedelai.
"Perlu ditekankan, petani kedelai yang ada di Indonesia ini, apakah keberatan atau tidak?" pungkas Mukroni.