Bulog soal Temuan Beras Berkutu di Gudang: Berpotensi Kena Serangan Hama

Dua pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Palebon, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Perum Bulog buka suara soal adanya temuan beras yang berkutu di gudang Bulog. Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, beras memang merupakan komoditas pangan yang bisa diserang hama ketika proses penyimpanan. Terlebih menurut dia, Bulog biasanya menyimpan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam waktu yang cukup lama.

“Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yang disimpan dalam waktu yang relatif lama,” kata Suyamto kepada kumparan, Minggu (16/3).

Suyamto kemudian membeberkan langkah yang diambil Bulog saat ini untuk mencegah meluasnya serangan hama tersebut. Menurut dia, Bulog kini sudah menerapkan konsep Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) dan monitoring monitoring kualitas dan serangan hama secara rutin oleh petugas gudang.

“Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying (penyemprotan) dan fumigasi, untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama (kutu),” jelasnya.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menjawab pertanyaan wartawan di Pasar Rawamangun, Jakarta Utara, Senin (3/4/2023). Foto: Nabil Jahja/kumparan

Sebelumnya temuan soal beras di Gudang Bulog yang berkutu diutarakan oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dalam rapat Komisi IV dengan Mentan.

“Pada reses lalu, pada kunjungan kerja yang lalu, saya memimpin tim ke Jogja, dan kami meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu di dalam gudang Bulog yang sudah banyak kutunya,” kata Titiek dalam Rapat Komisi IV DPR RI dengan Mentan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

Mentan Amran kemudian mengatakan beras tersebut tidak akan diberikan kepada masyarakat, baik program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ataupun bantuan pangan.

Hal ini menjadi kesepakatan yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan Menko Pangan Zulhas.

“Kita sudah sepakat, tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP, tidak boleh untuk bantuan. Nanti itu diperhitungkan, karena gini, tidak serta-merta busuk langsung kita keluarin. Ada slogan-nya orang yang di sana yang bekerja, biarkan hancur ini beras tapi sesuai prosedur,” terangnya.