Bulog Tegaskan Masih Jadi Bagian BUMN di 2025

Direktur Utama Perum BULOG, Wahyu Suparyono dalam media briefing di Kantor Bulog, Rabu (22/1/2025). Foto: Ghifari/kumparan

Perum Bulog memastikan masih menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2025. Bulog memang sedang dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi lembaga langsung di bawah Presiden, tidak lagi di bawah kendali Kementerian BUMN.

"2025 ini kami tetap dan masih berjalan selaku operator pangan sebagai Badan Usaha Milik Negara," kata Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dalam media briefing di Kantor Bulog, Jakarta, Rabu (22/1).

Wahyu mengungkapkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan 5 November 2024, Komisi IV DPR kala itu mendukung adanya transformasi kelembagaan Bulog.

"Kami juga sudah melakukan FGD, focus group discussion untuk transformasi jadi tetap berjalan," ujar Wahyu.

Wahyu menegaskan pihaknya masih mengacu arahan atau peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian BUMN. Salah satunya, terkait aturan dari Kementerian BUMN yaitu membuat laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (5/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Sebelumnya, Wahyu menjelaskan meski nantinya tak lagi jadi perusahaan pelat merah, dua anak usaha Bulog akan tetap berjalan.

“Itu tetap jalan saja. Usaha tetap jalan meskipun di bawah Presiden. Jalan, sementara jalan terus,” kata Wahyu saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (23/12).

Berdasarkan laman resmi Bulog, saat ini Bulog memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Jasa Prima Logistics (JPLogistics) dan PT Gendhis Multi Manis (GMM).

JPLogistick bergerak di bidang Freight forwarding, Warehousing dan Project Shipment, Jasa logistik dan angkutan serta usaha pendukung lainnya.

Sementara GMM bergerak di sektor industri penghasil gula dan etanol, agroindustri, industri pertanian, industri tanaman perkebunan hingga jasa penunjang kegiatan pertanian.