Bulog Tindak 5 Mitra RPK Terkait Pengoplosan Beras SPHP, Verifikasi 370 Aduan Lain
PerbesarPerum Bulog resmi mencabut izin usaha lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di wilayah DKI Jakarta yang terbukti terlibat dalam praktik penyimpangan dan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengkonfirmasi pencabutan izin tersebut merupakan langkah awal tegas dari jajarannya. Saat ini Bulog tengah melakukan verifikasi terhadap 370 laporan pengaduan penyelewengan lainnya dari berbagai daerah.
"Mitra yang langsung terbukti terlibat kemarin di DKI Jakarta, ada lima yang langsung kita cabut dan hentikan operasional RPK-nya," ujar Rizal saat ditemui dalam acara Tasyakuran Peresmian Media Center Perum Bulog di Rumah Dinas Patra, Jakarta Selatan, Senin, (9/11).
Rizal menegaskan jika hasil verifikasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan membuktikan adanya pelanggaran pada 370 laporan aduan yang masuk, Bulog akan langsung menutup dan mencabut izin operasional outlet RPK yang bersangkutan.
"370 laporan tersebut sedang dalam verifikasi bersama Satgas Pangan. Jika terbukti melanggar, izin usaha RPK akan langsung ditutup. Pembuktian harus dilakukan transparan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum," tegasnya.
Bulog telah membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu yang menggabungkan Satuan Pengawas Internal (SPI) Bulog dan Satgas Pangan untuk memeriksa jaringan distribusi beras di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Langkah pengawasan ini diperketat untuk mengantisipasi aksi spekulasi mafia pangan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan dan Idul Fitri.
Kronologi Pengungkapan Pengoplosan Beras SPHP
Kasus penyimpangan beras subsidi SPHP ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu, (28/10).
Amran membeberkan praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi menjadi beras kelas premium di sebuah lokasi gudang tersembunyi di kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, volume beras yang disita mencapai 600 ton dengan dugaan praktik serupa yang diperkirakan melibatkan ribuan ton beras secara nasional.
Modus yang digunakan pelaku adalah membeli beras SPHP sesuai standar HET sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg), lalu mengganti kemasan (repackaging) dan menjualnya kembali sebagai beras premium seharga Rp 17.000 per kg. Praktik ini menghasilkan margin keuntungan ilegal sebesar Rp 4.500 per kg.
Menindaklanjuti pengungkapan tersebut, pemerintah melakukan evaluasi internal yang berujung pada pencopotan delapan pejabat di lingkungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog dari 10 pejabat yang diperiksa.
Terbaru pada Minggu, (8/11), penegak hukum telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus penipuan mutu beras fortifikasi.