Buruh Anggap Omnibus Law Bisa Jadi Sarana Perbudakan Zaman Modern

13 Mei 2022 16:17
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Buruh Anggap Omnibus Law Bisa Jadi Sarana Perbudakan Zaman Modern (50000)
zoom-in-whitePerbesar
Pengunjuk rasa mengenakan masker dengan tulisan Buruh Bukan Budak saat mengikuti unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law di depan gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/10). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Pembatalan UU Cipta Kerja menjadi salah satu isu yang akan disuarakan buruh saat aksi May Day pada Sabtu (14/5). Sejak awal pembahasan sampai disahkan, buruh memang getol menolak Omnibus Law tersebut.
ADVERTISEMENT
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga menjadi Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, tidak mau ada UU yang merugikan buruh lagi.
“Dihidupkannya kembali Partai Buruh salah satu alasan utamanya adalah kekalahan secara politik di parlemen,” kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Jumat (13/5).
Said Iqbal menegaskan nasib buruh semakin susah dengan adanya UU Cipta Kerja. Ia menyebut peraturan tersebut membuat buruh seperti menjadi budak.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
“Di mana Omnibus Law mengeksploitasi, membuat perbudakan zaman modern, outsourcing dibebaskan, untuk semua jenis pekerjaan tak ada batas waktu, dan upah yang murah,” ungkap Said Iqbal.
Said Iqbal menganggap Omnibus Law membuat para pekerja dikontrak tidak ada jangka waktunya. Ia juga merasa perusahaan bisa tidak menaikkan upah dalam jangka waktu 10 tahun karena ada UU Cipta Kerja.
Buruh Anggap Omnibus Law Bisa Jadi Sarana Perbudakan Zaman Modern (50001)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden KSPI Said Iqbal berorasi saat memimpin unjuk rasa buruh rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
“Buruh perempuan yang melahirkan dan cuti haid walaupun cutinya dapat, tapi upahnya tidak jelas apakah diberikan atau tidak dengan Omnibus Law ini,” tutur Said Iqbal.
ADVERTISEMENT
Selain pembatalan Omnibus Law, ada 17 tuntutan lainnya yang disuarakan buruh saat aksi May Day 2022. Berikut ini semua tuntutannya:
  1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;
  2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain), BBM, dan gas;
  3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;
  4. Tolak upah murah;
  5. Hapus outsourcing;
  6. Tolak kenaikan pajak PPn;
  7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;
  8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;
  9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;
  10. Stop kriminalisasi petani;
  11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;
  12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;
  13. Pemberdayaan sektor informal;
  14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
  15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya;
  16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;
  17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan
  18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.
ADVERTISEMENT