Buruh Tantang Anies Naikkan UMP DKI hingga 30 Persen

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Perda KSPI Winarso usai dialog di Pendopo Balaikota Jakarta Senin (29/11). Foto: Haya Syahira/kumparan

Massa buruh terus berdatangan memenuhi Jalan Merdeka Selatan di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Para buruh lintas serikat ini berdemo sedari pagi menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi ketentuan terkait kenaikan upah.

Sebagaimana diketahui Anies menetapkan upah minimum (UMP) DKI untuk tahun 2022 naik 0,85 persen atau sekitar Rp 37.000, sesuai ketentuan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan kenaikan rata-rata UMP nasional sebesar 1,09 persen.

Dalam aksi tersebut, para pekerja mengusung spanduk bertuliskan tuntutan kenaikan upah sebesar 10 persen. Kendati demikian, mereka berharap Anies bisa menaikkan upah bahkan hingga 30 persen.

“Kami minta rezim Anies Baswedan menaikkan upah 20 sampai 30 persen. Kami meminta buruh-buruh terus melakukan perjuangan baik di pabrik-pabrik, provinsi, maupun tingkat nasional,” ujar koordinator massa dari mobil komando, Senin (29/11).

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak upah minimum provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Adapun sejumlah soal lainnya yang juga mereka soroti, yakni terkait Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang sebelumnya sudah sering ditolak oleh buruh. Termasuk juga permasalahan ekonomi hingga utang negara.

Sebelumnya, Anies Baswedan sudah menemui massa aksi ini. Anies menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpaksa mengambil keputusan tersebut lantaran mengikuti aturan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia juga menyatakan sudah berkirim surat ke Menaker berisi permintaan untuk tak menjalankan ketentuan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah pusat.

Hingga kini aksi demonstrasi masih terus berlanjut. Ratusan massa buruh mulai bergerak ke Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat.