Butuh Investasi Besar, Pemerintah PLN Perlu Gaet Swasta untuk Kejar Proyek EBT

Ilustrasi gardu listrik PLN. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Pemerintahan Prabowo Subianto punya mimpi bangun 100 gigawatt pembangkit listrik baru hingga 2030. Sebanyak 75 persennya akan diproduksi dari energi baru dan terbarukan seperti energi panas bumi, tenaga air, hingga nuklir.

Sayangnya, realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) baru mencapai 13,09 persen pada 2023. Angka ini masih berada di bawah target sebesar 17,87 persen. Sementara pada semester I 2024, kapasitas pembangkit listrik EBT yang terpasang baru memenuhi 66,6 persen dari target tahunan.

Untuk menggenjotnya, pemerintah dan PT PLN (Persero) membutuhkan investasi USD 235 miliar atau setara Rp 3.709 triliun. Sementara keuangan fiskal pemerintah terbatas, karena itu kemitraan strategis pemerintah, PLN, dan pengembang pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) dinilai dapat mewujudkan kemandirian energi nasional.

"Ada keterbatasan untuk pembiayaan pembangkit listrik EBT dan fiscal space kita sudah sangat terbatas, sehingga sulit untuk memenuhi itu dan kalau PLN harus membiayai sebagian besar itu dia harus pinjam, di situ balancing-nya IPP," ujar kata Menteri Keuangan Chatib Basri dikutip dari Antara, Jumat (20/12).

Kehadiran IPP menjadi vital untuk turut menjaga stabilitas fiskal, karena mereka dapat menarik investasi dari green bond atau green financing. Investasi keuangan yang aplikasinya secara khusus untuk proyek-proyek berkelanjutan dan inisiatif ramah lingkungan.

Ilustrasi gardu listrik PLN. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Menurut Chatib, melalui proyek-proyek IPP yang bersumber pada investasi swasta, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk kebutuhan sektor lain. IPP juga dapat menyokong Pemerintah dan PLN, sebagai pengelola utama dalam sistem kelistrikan nasional, dalam menyediakan listrik yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri.

Selain itu, untuk memastikan kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terpenuhi.

Kondisi tersebut membuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi pilar utama dalam membangun infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah dalam hal memperbaiki regulasi dan memberikan insentif menarik, sementara sektor swasta dapat berinvestasi dalam teknologi dan inovasi.

Investasi sektor swasta juga akan meningkatkan peluang tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah untuk mengejar target 8 persen itu butuh energi listrik besar, IPP bisa punya role di sini," ujar Chatib.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menambahkan, selain mempengaruhi ekonomi, proyek IPP juga berdampak positif dan secara langsung yang dapat dirasakan publik. Sebab, proyek pembangunan pembangkit listrik akan menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan pekerja di sektor energi.

Kemudian, energi EBT yang lebih bersih dalam jangka panjang akan semakin murah sehingga tarif listrik juga akan mengikuti. Pengembangan inovasi sektor EBT juga akan merangsang industri dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan dari produksi sel tenaga surya, turbin angin hingga komponen mobil listrik.

Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri di Hotel St. Regis, Senin (29/1/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Kemudian, menarik investasi untuk pembangunan kebutuhan EBT lainnya seperti jaringan transmisi, smart grid atau penyimpanan energi hijau. Sedangkan di luar sektor industri pembangkit dan manufaktur, terdapat peluang besar untuk pembangunan ekowisata ramah lingkungan.