Buwas Jamin Bansos Beras Tahun 2023 Tak Dikorupsi, Ini Strateginya

Pelepasan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan 2023, oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, pada Kamis (6/4/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso atau Buwas, menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan beras yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun ini bebas dari tindak pidana korupsi.

Pemerintah menggelontorkan bansos beras sebanyak 640.590 ton untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos). Masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram per bulan untuk Maret, April, dan Mei 2023.

Buwas menuturkan, penyaluran bansos kali ini merupakan beras premium dengan kualitas patah (broken) hanya 5 persen dan berstandar internasional sehingga kemungkinan kecil untuk dikorupsi.

"Kenapa? Enggak ada lagi persaingan karena berasnya sudah premium, siapa yang mau nandingin? Apalagi broken 5 persen ini standar internasional, jadi siapa yang mau ngalahin? Enggak ada, rugi dia," jelasnya saat ditemui di Kompleks Gudang Bulog Jakarta Utara, Kamis (6/4).

Pelepasan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan 2023, oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso, pada Kamis (6/4/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Dia melanjutkan, para oknum akan sulit meningkatkan kualitas beras tersebut, lantaran jika dijual pun harganya sangat mahal, bisa mencapai Rp 13.000 per kilogram.

"Meningkatkan kualitas seperti itu, dari mana harganya dapet? Pasti di atas Rp 13.000. Ya enggak mungkin lah (dikorupsi)," tegas Buwas.

Buwas pun meminta kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan melalui perusahaan logistik yakni PT Pos Indonesia, PT JPLB, dan PT DNR jangan sampai berubah dan langsung ke alamat penerima (by name by address) di seluruh Indonesia.

"Rata-rata beras yang kita salurkan ini adalah beras premium, jadi berasnya berkualitas. Jangan nanti ada lagi yang bilang beras yang disalurkan ada kutunya, beras busuk, tidak ada," ungkapnya.

Adapun KPK baru saja menjerat Kuncoro Wibowo atas kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos RI.

Saat itu, Kuncoro menjabat sebagai direktur utama BUMN bidang logistik, Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic selama 3,5 tahun sampai Desember 2021. Dia bertanggung jawab terhadap distribusi bansos sembako milik Kemensos sebanyak 1,65 juta paket.

Sementara itu, Kuncoro baru saja 2 bulan lewat 2 hari menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Namun, ia memilih untuk mengundurkan diri per Senin (13/3).

Selain Kuncoro dan lima orang lainnya, dalam mengusut kasus ini, KPK juga sudah menjerat beberapa tersangka lain. Mereka semua kini dicegah keluar negeri oleh KPK.

"Adapun mengenai jumlahnya, sejauh ini sementara ya, sambil menunggu nanti data lengkap dari lembaga yang berwenang menghitungnya, ya kira-kira ratusan miliar, lah, yang nanti bisa menjadi kerugian keuangan negara," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/3).