Buwas Sebut Jokowi Perintahkan Rastra Disalurkan Lagi, Tapi Ditahan Mensos

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, menunjukkan beras saat tinjau gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten di Kelapa Gading, Kamis (27/2/2020). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar program Rastra (Beras Sejahtera) dijalankan kembali. Hal itu, tak lepas dari menumpuknya stok beras di gudang Bulog akibat peralihan dari Rastra ke Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Namun sampai hari ini, program Rastra belum berjalan lagi. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan, perintah dari Jokowi tak dijalankan oleh Menteri Sosial.

Padahal, semestinya Rastra sudah disalurkan pada Januari 2020 setelah telah diinstruksikan Jokowi pada 4 Desember 2019.

"Perintahnya Presiden begitu. Tapi kan itu kembali programnya kepada Menteri Sosial, mulai dari tanggal 4 Desember (2019) sampai hari ini belum terealisasi. Perintahnya presiden itu tidak direalisasikan (Mensos)," ujar Buwas, panggilan Budi Waseso, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (27/2).

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, meninjau gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten di Kelapa Gading, Kamis (27/2/2020). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Komunikasi yang terjalin antara Mensos dengan pihaknya, kata Buwas, terakhir terjalin pada rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada pertengahan Februari 2020. Dalam pertemuan itu, Buwas mengatakan sebetulnya Mensos menegaskan kesiapan. Namun sampai sekarang masih belum terealisasi.

"Sudah diputus dari pihak Mensos mengatakan rastra bisa. Bisa melaksanakan dengan berasnya Bulog. (Rastra yang akan disalurkan) 300 ribu ton) itu mulai targetnya 2 bulan ini. Tapi tidak terealisasi. Sampai hari ini tidak ada," tuturnya.

Mengenai penyaluran Rastra yang tersendat itu, pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab, kewenangan bukan di Bulog.

Buwas pun menekankan pihaknya tidak mau menggantungkan diri pada Rastra dalam penyaluran beras Bulog itu. Dan hal terpenting yang menjadi perhatian pihaknya saat ini, adalah mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat.

"Kita enggak akan dapat masalah berasnya (Rastra) lagi. Artinya, bagi saya, kita siap bagi masyarakat. Yang penting bagi saya masyarakat yakin. Kebutuhan beras cukup," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Buwas mengancam akan mengungkap kejahatan-kejahatan dalam proses penyaluran BPNT. Buwas mengaku akan melakukan hal tersebut karena selama ini banyak yang menyebut kualitas beras Bulog jelek.

Padahal, beras Bulog kurang bersaing di BPNT lantaran ada pihak-pihak tertentu yang sengaja melakukan kejahatan untuk kepentingan pribadi.

Dia mencontohkan sejumlah kejahatan atau kecurangan yang biasa dilakukan dalam penyaluran BPNT. Mulai dari beras yang diberikan tidak sesuai, hingga jumlah uang dalam kartu BPNT di bawah jumlah seharusnya, yakni Rp 110 ribu.