Cadangan Beras Menipis, Zulhas Minta Bulog Segera Beli Hasil Panen Padi Petani

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hassan di The Kasablanka, Kamis (27/10). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan BUMN Perum Bulog kian menipis. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pada Oktober 2022 stok beras yang berada di Bulog hanya 673.613 ton, lebih kecil dibanding pasokan 1.252.292 ton pada Oktober 2021 dan 973.032 ton pada Oktober 2020.

Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan permasalahan mengenai beras sudah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Zulhas sudah menugaskan Perum Bulog untuk segera membeli hasil panen padi milik petani. Kemudian menjualnya sesuai dengan harga bulog Rp 9.000.

"Soal beras memang sudah ratas, ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun, tapi jualnya sesuai dengan harga Bulog Rp 9.000," kata Zulhas kepada awak media di The Kasablanka, Jakarta, Kamis (27/10).

Tak hanya beras, Zulhas juga meminta Perum Bulog membantu program subsidi kedelai hingga akhir 2022. Apalagi, kata Zulhas, harga kedelai dunia sedang tinggi dan berdampak pada perajin tahu dan tempe.

"Menugaskan Bulog untuk meneruskan program pemberian bantuan kedelai hingga Desember 2022 mendatang, juga jagung. Guna meringankan beban perajin tahu dan tempe di tengah kenaikan harga, kenaikan kedelai dunia yang lumayan tinggi," ujar Zulhas.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang berlaku sejak 24 Oktober 2022. Melalui Perpres ini, pemerintah memiliki wewenang untuk menguasai dan mengelola persediaan pangan yang termasuk dalam CPP.

CPP tersebut meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Adapun saat ini, tahap pertama penyelenggaraan CPP dilakukan untuk jenis pangan beras, jagung dan kedelai.

Sementara penyelenggaraan CPP selanjutnya akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Penyelenggaraan CPP ini, dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pengadaan pangan yang dikategorikan sebagai CPP, akan diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersil Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan.

Sementara, untuk pengelolaan CPP dilakukan melalui mekanisme perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional, dan memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

"Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dapat menugaskan Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan. Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyelenggarakan CPP tahap pertama yang meliputi beras, jagung, dan kedelai," bunyi pasal 12 pada Perpres tersebut.

Dalam pelaksanaan penugasannya, Perum BULOG dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan dan/atau badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui Perpres ini, penyaluran pangan yang termasuk di dalam CPP dikhususkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

Selain itu, penyaluran pangan di dalam CPP ini juga dimaksudkan untuk memitigasi stabilitas harga pangan, masalah pangan di Indonesia, krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerja sama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, hingga keperluan lainnya yang ditetapkan pemerintah.