Cair, Pertamina & PLN Dapat Uang Subsidi & Kompensasi Rp 232 T dari Negara

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya sudah membayarkan subsidi dan kompensasi energi ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) senilai Rp 232,8 triliun hingga Oktober 2023.

“Untuk subsidi dan kompensasi telah dibelanjakan Rp 83,4 triliun untuk listrik, BBM Rp 97,2 triliun, dan LPG 3 kg Rp 52,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (24/11).

Bendahara negara itu menjelaskan, realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi turun 17,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 425,6 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatawarta menjelaskan salah satu alasan turunnya pembayaran subsidi dan kompensasi di 2023 karena turunnya harga komoditas.

Pertamina Call Center 135. Foto: Dok. Pertamina

“Jadi karena harga komoditas minyak dan gas menurun dari tahun lalu. Sehingga pressure juga untuk Pertamina maupun PLN untuk likuiditasnya dan lainnya jauh lebih rendah dari tahun lalu,” kata Isa.

Sebelumnya, Isa melihat adanya risiko kuota subsidi BBM dan LPG tahun ini melampaui target alias jebol. Untuk itu, Kemenkeu akan terus bekerja sama dengan Pertamina maupun PLN untuk memastikan konsumsi energi tetap terkendali.

Petugas PLN melakukan pengecekan kWh meter di salah satu rumah pelanggan di Jakarta. Foto: PLN

"Mengenai risiko pelampauan kuota subsidi BBM, LPG, kami terus cermati hal itu, karena ada potensi untuk itu (lampaui target). Dan kami terus kerja sama dengan badan usaha, Pertamina, PLN, untuk bisa kendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi untuk dikonsumsi," ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (11/8).

Meski demikian, Isa mematikan hingga saat ini subsidi energi masih terkendali dan belum berdampak terhadap anggaran subsidi di APBN. Sebab menurutnya, harga minyak saat ini masih lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN 2023.