Cak Imin Minta Anggaran Bansos Ditambah Rp 100 T, Ampuh Tekan Kemiskinan?

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mimpin rapat Kemenko Pemberdayaan RI di Akmil Tidar Magelang, Sabtu (26/10). Foto: X/@cakimiNOW

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meminta tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) ditambah hingga Rp 100 triliun. Menurutnya, anggaran ini bisa mengentaskan kemiskinan asalkan tak ada kebocoran data.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, bansos bisa mengatasi kemiskinan asalkan diposisikan untuk mendukung kemandirian ekonomi jangka panjang, salah satunya dengan pendanaan pelatihan kerja. Selain itu, bansos harus dikombinasikan dengan beberapa program yang mendukung kemandirian ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

“Secara teoritis, peningkatan anggaran ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara langsung. Namun, saya pikir untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan, bantuan sosial harus dikombinasikan dengan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi jangka panjang, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke peluang kerja yang layak,” ungkapnya kepada kumparan, Minggu (10/11).

Sejumlah warga beraktivitas di rumahnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Nantinya, bansos dapat mendanai berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan kerja para penerimanya agar mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik. Cara ini dipandang sebagai upaya yang lebih baik daripada memberi bansos dalam bentuk tunai saja.

“Misalnya, program pelatihan keterampilan yang didanai oleh anggaran bansos dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan keterampilan kerja mereka, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saya melihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program-program ini dapat menciptakan efek berkelanjutan yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar memberikan bantuan tunai,” lanjutnya.

Yusuf juga menyoroti pentingnya penyaluran bansos secara tepat agar tidak disalahgunakan. Menurutnya, peran penyelarasan data antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting.

“Selain itu, tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pengawasan yang ketat dan sinkronisasi data yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” jelas Yusuf lebih lanjut.

Selaras dengan Yusuf, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut dalam sepuluh tahun terakhir bansos hanya mengentaskan kemiskinan sebesar 2 sampai 3 persen. Maka dari itu bansos seharusnya dialokasikan untuk kegiatan produktif.

“Terbukti selama sepuluh tahun terakhir bansos ratusan triliun hanya mengentaskan kemiskinan 2-3 persen. Kebijakan pemerintah seharusnya mengalokasikan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif,” jelasnya.

Dalam catatan kumparan, tambahan bansos yang Ia harapkan akan memberikan dampak besar pada program-program pemberdayaan masyarakat. Serta mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Cak Imin menambahkan, efisiensi APBN dan upaya menutup kebocoran anggaran dapat meningkatkan jumlah bantuan sosial yang langsung menyasar masyarakat miskin. Serta mendukung mereka menjadi lebih produktif.