Capres Diingatkan Antisipasi Dampak Gugatan WTO ke Hilirisasi

Ketiga capres foto bersama usai debat pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Para capres diimbau untuk menyoroti persoalan nasib industri hilirisasi Indonesia yang tercekal gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) saat debat ketiga Pilpres 2024 malam ini.

Adapun debat capres malam ini mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Persoalan gugatan WTO dinilai dapat berdampak pada hubungan perdagangan Indonesia dengan pasar internasional.

Era pemerintahan Presiden Jokowi menggencarkan program hilirisasi mineral, dengan melarang ekspor mineral mentah. Diawali dengan komoditas nikel yang mendapat kecaman Uni Eropa, kemudian diikuti oleh bauksit dan tembaga.

Indonesia kini tengah menjalani proses banding (appeal) atas kekalahan dalam gugatan Uni Eropa, soal kebijakan larangan ekspor nikel di WTO. Selama proses yang memakan waktu lama itu, pemerintah tetap melanjutkan program hilirisasi.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I), Haykal Hubeis, menyebutkan situasi terburuk dari gugatan WTO ini adalah sanksi perdagangan atau pembatasan yang berpotensi memengaruhi ekspor produk hilir Indonesia.

"Dampaknya bisa negatif bagi ekonomi Indonesia yang saat ini dominan bertumpu hasil tambang yakni hilirisasi khususnya nikel," ujarnya saat dihubungi kumparan, Minggu (7/1).

Haykal menilai pemerintah wajib melakukan diversifikasi pasar, yakni mencari dan mengembangkan pasar alternatif untuk produk hilir Indonesia di luar wilayah yang terpengaruh gugatan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar yang terdampak.

Sebagai pengusaha, Haykal memandang semua paslon memiliki kesamaan tujuan dan persepsi bahwa hilirisasi perlu dijaga dan diteruskan saat debat Capres nanti.

Sebab, kata dia, berdasarkan visi misi ekonominya, ketiga paslon tersebut fokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing global. Ketiganya juga mengedepankan investasi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.

"Hanya saja, ketiganya memiliki perbedaan dalam hal regulasi dan strategi perdagangan, kebijakan fiskal (insentif) terkait investasi, dan menyesuaikan roadmap hilirisasi saat ini untuk disesuaikan dengan tantangan-tantangan di tahun depan," jelas Haykal.

Haykal pun berharap masing-masing paslon menyampaikan klarifikasi dan penjelasan yang jelas atas rencana kebijakan mereka terkait ekonomi internasional, termasuk dukungan terhadap sektor hilirisasi.

Selain itu, dia juga berharap ketiga paslon tersebut terbuka dalam memberikan penjelasan yang jelas dan terinci terkait rencana kebijakan untuk hilirisasi melalui visi yang jelas, kuat, dan terperinci. Pertama, mengenai rencana kebijakan sektor hulu tambang yang dapat merangsang peningkatan sektor hilir melalui harmonisasi di antara keduanya.

Kemudian, menyajikan solusi konkret terkait permasalahan di sektor regulasi hulu yang kerap kali menjadi faktor daya tarik investasi industri hilir. Dia menilai, industri hilir identik dengan industri padat modal maka perlu strategi khusus kebijakan fiskal yang menjadikan industri hilir tetap atraktif bagi investor.

"Terkait Tantangan Global lainnya, ketiga paslon tersebut ditunggu tanggapannya atas isu-isu global terkini, seperti perubahan iklim, keamanan pangan, lingkungan hidup dan ketegangan perdagangan, serta menjelaskan bagaimana Indonesia akan beradaptasi dalam situasi yang penuh dengan kejutan tersebut," pungkas Haykal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, meminta pemerintah secara bertahap memitigasi hambatan-hambatan dan mempersiapkan serapan hasil akhir baik untuk konsumen dalam negeri maupun untuk ekspor.

"Masing-masing paslon tentu mempunyai visi dan misi serta pandangan, kami para pengusaha mengharapkan apa pun pandangan mereka, sepanjang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, tentu kami support," tutup Carmelita.