Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu, Deni Ridwan, menjelaskan THR harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dia menilai, alokasi THR harusnya diutamakan bagi pengeluaran untuk kebutuhan, bukan keinginan.
"Karena keinginan tidak ada habisnya, tapi yang paling penting juga sebelum kita alokasikan untuk kebutuhan adalah kewajiban, seperti zakat," ujarnya saat Creative Talks Pojok Literasi, Selasa (26/4).
Selain dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi saat ini atau jangka pendek, Deni menuturkan sebaiknya masyarakat bisa mengalokasikan sisa THR untuk konsumsi di masa depan, yaitu investasi dan dana darurat.
"Kalau mau bicara investasi, kita harus perkuat dulu dari sisi dana darurat, dan perlindungan seperti asuransi. Setelah diperkuat baru kita bicara mengenai peningkatan kenyamanan keuangan aset yang kita miliki," jelasnya.
Deni menambahkan, tips mengelola aset untuk investasi dan dana darurat yaitu masyarakat tidak boleh menentukan jumlah alokasinya berdasarkan dana sisa belanja atau kebutuhan, melainkan disisihkan dari awal.
ADVERTISEMENT
"Biasanya 10 persen dari penghasilan, misal untuk yang sudah berkeluarga 12 bulan dari pengeluaran bulanan. Ini bukan sesuatu yang kita siapkan dalam 1-2 tahun, tapi butuh waktu lama agar tidak mengganggu konsumsi saat ini," tutur dia.
Adapun untuk instrumen investasi, salah satu yang bisa dipilih masyarakat adalah Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Kata Deni, saat ini 40 persen dari total investor SBN Ritel merupakan kalangan milenial.
"Kita memiliki instrumen yaitu SBN ritel yang memang bisa digunakan teman-teman menjadi salah satu alat untuk perencanaan keuangan," kata Deni.
Tips Kelola THR untuk PNS
Deni juga memaparkan tips pengelolaan keuangan THR PNS. Dia menjelaskan, profil keuangan PNS pada dasarnya lebih rendah daripada sektor pekerjaan lain, karena risiko PHK rendah dan ada jaminan pensiun.
ADVERTISEMENT
Lalu, apakah PNS masih perlu dana darurat? Deni menegaskan PNS tentu masih harus mengalokasikan penghasilan tambahannya untuk dana darurat. Kata dia, PNS masih bisa punya kebutuhan mendadak.
"Misal anggota keluarga tiba-tiba sakit butuh biaya pengobatan besar, atau anak butuh biaya pendidikan yang relatif besar, dan ada juga tiba-tiba mendapat penyakit sehingga tidak bisa bekerja optimal," ujarnya.
Deni juga mengatakan, PNS juga memiliki kemungkinan penurunan pendapatan secara tiba-tiba. Dengan begitu, PNS juga harus melakukan perencanaan keuangan, yaitu dengan menentukan tujuan keuangan, financial check up, dan action plan.
"Dengan dana yang kelihatan sedikit atau terbatas, kalau kita kelola dengan baik kita siap menghadapi ketika tersudut oleh kondisi darurat, sehingga kita tidak harus menggadaikan integritas kita," tandasnya.
ADVERTISEMENT