CBP Capai 5,4 Juta Ton, Ekonom: Ada Kemajuan RI Kelola Cadangan Beras
PerbesarCadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikantongi Perum Bulog kini telah mencapai 5,4 juta ton. Angka ini dinilai merupakan sebuah kemajuan pemerintah dalam pengelolaan cadangan beras.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan dengan produksi lebih besar dari kebutuhan nasional, maka suatu negara sudah bisa dikatakan mencapai swasembada.
“Sekarang CBP tidak impor lagi, karena dimaksimalkan penyerapan dalam negeri. Dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya yang 80 persen CBP-nya impor, sekarang ini sudah ada kemajuan nyata dalam pengelolaan cadangan pangan yang dikelola pemerintah,” kata Eliza kepada kumparan, Sabtu (11/7).
Meskipun Eliza menuturkan swasembada seharusnya mencakup keberlanjutan, artinya Indonesia mempunyai kemampuan mempertahankan kondisi lebih tingginya produksi dibandingkan konsumsi dalam jangka panjang.
Hal ini mencakup langkah-langkah yang telah disiapkan ketika menghadapi guncangan iklim, alih fungsi lahan, atau fluktuasi global. Selain itu dalam swasembada pangan, pemerintah juga harus mensejahterakan petani.
“2025 kemarin surplus sekitar 3,5 juta ton, produksi naik berkat perluasan luas panen, optimalisasi musim tanam, dan peningkatan harga pembelian gabah, namun di sisi lain jadinya harga beras di konsumen naik karena menyesuaikan harga di hulunya,” ujarnya.
Dia mengakui pemerintah memiliki cadangan penyangga untuk menjaga ketahanan pangan setara lebih dari dua bulan konsumsi akan bisa membuat Bulog lebih leluasa melakukan intervensi tanpa harus impor mendadak.
Namun, Eliza melihat belum ada langkah intervensi yang dilakukan dalam waktu yang tepat untuk memanfaatkan stok tersebut.
“Jadinya masyarakat menengah bawah yang sensitif terhadap perubahan harga tergerus daya belinya sehingga terpaksa mengubah pola konsumsinya seperti mengurangi protein, serat-serat dan bahan pangan lainnya karena diutamakan memenuhi karbohidratnya dulu,” jelasnya.
Dengan demikian, Eliza melihat status swasembada tidak hanya dilihat dari besarnya cadangan atau nihilnya importasi. Menurut dia Indonesia perlu memenuhi indikator yang lebih komprehensif seperti Self-Sufficiency Ratio (SSR) atau rasio produksi terhadap konsumsi yang konsisten di atas 100 persen dalam jangka waktu multitahun.
Selain itu, swasembada juga harus meningkatkan kesejahteraan petani tanpa merugikan konsumen, meningkatkan produktivitas lahan, dan kemampuan beradaptasi dengan iklim.
“Total stok nasional yang mencakup cadangan swasta di penggilingan, pedagang, dan rumah tangga juga harus diperhitungkan, karena ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada gudang Bulog,” terangnya.
“Lebih jauh lagi, swasembada yang sejati idealnya membuka peluang ekspor surplus di masa depan, sehingga Indonesia tidak hanya mandiri tetapi juga berperan aktif di pasar beras global,” jelasnya.
Senada, Pengamat Pertanian dari IPB University Dwi Andreas juga mengatakan swasembada terjadi ketika produksi melebihi konsumsi. Namun dia menegaskan Indonesia telah lama mencapai swasembada beras, menurut dia selama periode 2019-2022 Indonesia telah swasembada beras empat tahun berturut-turut.
“Dalam 10 tahun terakhir aja 6 kali kita mencapai swasembada beras. Swasembada beras bukan berarti baru mulai tahun 2025 kemarin enggak,” katanya.
Meskipun dia tidak menampik hingga saat ini Indonesia masih mengimpor beberapa jenis beras khusus yang kebutuhannya bukan untuk konsumsi sebagian besar masyarakat.
“(2025) impor beras kita mencapai 450 ribu ton, hampir setengah juta ton. Tapi Itu beras khusus. Beras khusus itu beras yang misalnya varietas japonica, basmati, lalu juga menir yang terbesar adalah menir,” jelasnya.