Cegah Kapal China Masuk, Mahfud MD Ajak TNI hingga Pertamina Jaga Laut Natuna

Menkopolhukam Mahfud MD menghadiri penandatanganan kesepakatan pengamanan laut Natuna Utara, di Mabes Bakamla. Foto: Andesta Herli WIjaya/kumparan

Sebanyak 13 Kementerian/Lembaga serta asosiasi nelayan menandatangani kesepakatan terkait koordinasi bersama untuk pengawasan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara.

Sebagaimana diketahui, langkah tersebut ditempuh setelah berlarut-larutnya masalah di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan China di Natuna.

Penandatanganan yang dilakukan di Markas Besar Badan Keamanan Laut (Bakamla) ini, disaksikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

“Kita mampu menjaga Natuna bersama-sama, asal tidak egois. Mari kita bersama-sama menandatangani MoU terkait pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara ini, ujar Mahfud membuka acara penandatanganan, Jumat (21/2).

Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia usai menghadiri penandatanganan kesepakatan pengamanan laut Natuna Utara, di Mabes Bakamla. Foto: Andesta Herli WIjaya/kumparan

Kesepakatan itu melingkupi koordinasi pengawasan, pengamanan, dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara. Selain itu, penyediaan bahan bakar hingga penegakan hukum juga masuk dalam kesepakatan.

Tujuannya, kata Mahfud, agar aktivitas nelayan di Laut Natuna Utara bisa jadi lebih hidup. Dengan harapan tidak ada lagi kapal-kapal China yang kedapatan masuk ke ZEE Indonesia.

“Supaya Natuna itu menjadi bagian yang benar-benar hidup seperti daerah lain sebagai anak kandung yang sah dari Indonesia,” lanjut Mahfud.

Berikut 13 kementerian lembaga yang menjalin kerja sama terkait Laut Natuna Utara:

Kemenko Polhukam Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Badan Keamanan Laut (Bakamla) PT Pertamina Serta 3 asosiasi nelayan Indonesia