Cegah Penyalahgunaan BBM, Pertamina Hemat Rp 4,4 Triliun

Ilustrasi pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

PT Pertamina (Persero) berhasil menghemat subsidi energi sebanyak Rp 4,4 triliun selama periode 1 Agustus 2022 hingga kuartal I 2024 berkat pencegahan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu dan tekanan terhadap mata uang rupiah, diperlukan penggunaan BBM secara bijak dan penyaluran BBM tepat sasaran untuk membantu pemerintah mengelola devisa dan anggaran negara.

Beberapa upaya agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang berhak yakni Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time.

Upaya tersebut, kata Nicke, dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina.

Melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter Solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.

“Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga kuartal I 2024, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai USD 281 juta atau sekitar Rp 4,4 triliun,” ungkap Nicke melalui keterangan resmi, Jumat (24/5).

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, saat cek SPBU di Sulawesi jelang Nataru. Foto: Pertamina Patra Niaga

Upaya kedua yakni program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Nicke menjelaskan, Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Hasilnya, lanjut Nicke, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional. Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi.

Upaya ketiga yaitu Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

“Keempat, Pertamina mendorong masyarakat ikut dalam Program Subsidi Tepat secara daring guna mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas JBT Solar dan JBKP Pertalite,” jelas Nicke.

Nicke menuturkan, selama tahun 2023, Pertamina berhasil melakukan pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah. Adapun realisasi penyaluran selama 2023 untuk JBT Minyak Solar sebesar 17,4 Juta kiloliter (KL) dan JBKP Pertalite adalah 30,0 Juta KL.