Cerita Jokowi Saat akan Akuisisi Freeport: Ada Berbisik Saya Bisa Digulingkan

Caption: Presiden Jokowi aat mesmikan Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024 di Surakarta, (19/9). dok: Youtube-Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi menceritakan situasi sebelum pemerintah mengambil alih 51 persen saham milik PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2018 silam.

Jokowi mengaku banyak orang mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengambil alih perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia asal Amerika Serikat (AS) itu.

Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu mengaku pengambilalihan PTFI akan berpotensi lepasnya Provinsi Papua serta risiko digulingkan dari kursi nomor satu di Indonesia.

"Bahkan waktu akan mengambil Freeport [PTFI] saja banyak yang membisik kepada saya, 'pak hati-hati Papua bisa lepas. Pak hati hati Bapak bisa digulingkan," katanya saat meresmikan Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024 di Surakarta, (19/9).

Oleh karena itu proses pengambilalihan 51 persen saham PTFI bukan pekerjaan yang mudah. Sebab, PTFI sudah beroperasi selama 55 tahun lebih, dan selama itu pula perusahaan yang didirikan pada 7 April 1967 tidak mau membangun smelter.

"Sudah 55 tahun beroperasi enggak pernah mau membangun smelter karena yang di sana bukan hanya tembaga. Ada barang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas," katanya.

Menurut Jokowi, nantinya masyarakat akan memahami puluhan ton emas yang hilang setiap tahunnya jika pemerintah tidak mengambil alih 51 persen saham Freeport saat smelter PTFI yang ada di Gresik sudah beroperasi.

"Perkiraan saya per tahun 40-50 ton [emas] itu perkiraan, tebak tebakan. Tapi kalau produksi baru kita tahu betul [jumlah] emasnya sekian ton per tahun," katanya.

Pada 2018, saham Freeport yang dimiliki Indonesia masih 9,36 persen. Lalu menjadi 51,23 persen setelah divestasi saham pada September 2018 melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport senilai USD 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun.

Divestasi atau pelepasan saham 10 persen tambahan sedang diusahakan pemerintah merupakan salah satu syarat perpanjangan IUPK PTFI yang berakhir di 2041, menjadi selama 20 tahun lagi alias sampai 2061. Selain itu pemerintah juga meminta PTFI membangun smelter baru di Fakfak, Papua.

"Sekarang sudah 51 persen, dan sebentar lagi menjadi 61 persen, kita ambil-ambil," katanya sembari menggerakkan tangannya.