Cerita Sri Mulyani Dipaksa Gerak Cepat Hadapi Krisis Akibat Pandemi Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa berleha-leha dalam mengatasi sejak awal virus corona masuk ke Indonesia. Virus itu bergerak cepat sampai dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO.

Sri Mulyani menuturkan, dampak virus corona ke berbagai sektor, termasuk perekonomian, begitu cepat dan signifikan. Ia mengungkapkan prediksi ekonomi di Indonesia biasanya tumbuh 5 persen kini harus melemah sampai 2,97 persen di kuartal I.

Pertumbuhan ekonomi juga diprediksi semakin melemah di kuartal II karena banyak sektor seperti transportasi sampai pertanian juga melemah. Sehingga pemerintah harus bergerak.

“Jadi pemerintah dipaksa untuk harus reaksi cepat. Bagaimana melakukannya? Kita melihat instrumen APBN. Tapi instrumen APBN sendiri juga tidak dalam immune terhadap dampak COVID-19. Dengan adanya pelemahan ekonomi maka penerimaan negara menurun juga,” kata Sri Mulyani saat diskusi secara virtual yang ditayangkan di Youtube Sekolah Bisnis IPB, Sabtu (27/6).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sri Mulyani mengungkapkan sampai akhir Mei, dampaknya ke penerimaan negara sudah terlihat turun 9 persen. Sedangkan belanja harus meningkat. Ia membeberkan saat ini kenaikan belanja negara mencapai lebih dari Rp 2.700 triliun dan penerimaan negara hanya 1.600 triliun.

“Sehingga defisit mungkin lebih dari Rp 1.000 triliun. Ini terjadi hanya dalam kurun waktu sangat cepat,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, APBN memang dari awal tidak dirancang dengan adanya COVID-19. Sebelum menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk penanganan, ia mengungkapkan pemerintah di Januari memberikan stimulus terbatas karena menganggap COVID-19 hanya ada di Wuhan, China.

Pemerintah juga sempat memberikan insentif fiskal di sektor pariwisata untuk mendukung wisatawan dari luar China masuk ke Indonesia. Insentif itu harus segera diubah lagi setelah virus corona menjadi pandemi dan sudah masuk ke Indonesia.

“Sehingga kita keluar dengan stimulus ketiga yang sekarang jumlah seluruh dampak COVID dan penanganannya dalam APBN capai Rp 695,2 triliun. Ini tentu salah satu penyangga luar biasa penting,” ungkap Sri Mulyani.

Staf medis Indonesia ikut serta dalam tes massal untuk virus corona COVID-19 di stadion Patriot di Bekasi. Foto: AFP/REZAS

Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak bisa menangani sendirian dampak virus corona khususnya dari segi ekonomi. Diperlukan otoritas moneter dan keuangan yang harus ikut berkontribusi. Apalagi, kata Sri Mulyani, agenda negara masih harus berjalan dalam kondisi seperti ini.

“Dalam situasi ini kita masih lakukan Pilkada di lebih dari 127 daerah. Dan itu butuh anggaran. Mestinya APBD tapi enggak punya dana memadai karena PAD turun sehingga APBN harus masuk. Jadi wabah COVID pengaruhnya luar biasa,” ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menganggap banyak negara baik maju maupun berkembang yang juga belum siap menghadapi dampak COVID-19. Semua negara sedang berlomba-lomba untuk menanganinya.

Sri Mulyani memastikan penanganan dampak virus corona di Indonesia tidak hanya fokus ke pemulihan ekonomi, tetapi juga memperhatikan sisi kesehatan.

“Di sisi lain dampak dari sisi kesehatan yaitu orang sakit bahkan meninggal, dari sisi sosial ekonomi itu sangat riil dan sangat cepat. Sehingga pemerintah di manapun dipaksa untuk berbuat sangat cepat dalam situasi extraordinary,” tutur Sri Mulyani.

“Namun dalam situasi Indonesia sebagai negara terbuka, demokratis ada check and balance, kita tetap harus accountable,” tambahnya.