China Sudah Tandatangani Proyek Kereta Cepat, Dana Rp 13 T Siap Cair

23 Mei 2017 17:17 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
Pemerintah boleh bernafas lega karena China Development Bank (CDB) telah menyetujui sekaligus menandatangani pencairan dana pinjaman sebesar 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 13,3 triliun (kurs Rp 13.300) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Penandatanganan perjanjian dilakukan di China, pekan lalu.
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka dana pinjaman sebesar Rp 13,3 triliun bisa segera cair dan pembangunan bisa segera dilakukan.
"Jakarta-Bandung sudah maju (progresnya). Sudah ditandatangani di Tiongkok," ungkap Luhut saat ditemui di kantornya, Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Selasa (23/5).
Luhut menjelaskan, perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jin Ping pada Minggu 14 Mei 2017.
Ilustrasi kereta cepat (Foto: Karin-Karin/Pixabay)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi kereta cepat (Foto: Karin-Karin/Pixabay)
Pada kesempatan tersebut, Luhut juga menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk proyek kereta cepat naik. Pada perhitungan awal, proyek ini hanya menghabiskan dana sekitar 5,130 miliar dolar AS namun kini membengkak menjadi 5,998 miliar dolar AS.
ADVERTISEMENT
"Ya Jakarta-Bandung berubah. Karena harga tanah kan naik. Pasti ada tambah, tapi angkanya berapa belum tahu saya spesifiknya berapa," paparnya.
Sementara itu, terkait proyek pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek), Luhut mengatakan, tidak ada masalah khususnya soal pendanaan. Bahkan, menurut Luhut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru untuk mengatur skema pembiayaan proyek LRT.
"LRT enggak ada masalah. Hanya masalah kecil saja. Setelah Perpres keluar itu sudah ada skema struktur yang kita lakukan. Keterlibatan PT Kereta Api Indonesia (Persero), BUMN, Adhi Karya sudah terintegrasi. Uangnya mix," tutupnya.