Core Indonesia: Redistribusi Pupuk Subsidi Perlu Disertai Perbaikan Data Petani

Petani menebar pupuk di areal sawah desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021). Foto: Dhedez Anggara/ANTARA FOTO

Pemerintah diminta untuk melakukan redistribusi pupuk subsidi, yakni penyaluran pupuk yang difokuskan untuk jenis Urea dan NPK saja, dari saat ini lima jenis, termasuk SP-36, ZA, dan organik granul. Hal ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dan inflasi sepanjang diiringi dengan validasi data penerima.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Sehingga, kebijakan tersebut lebih tepat sasaran kepada para petani.

"Sesungguhnya RDKK sudah bagus, tetapi tetap butuh perbaikan karena ada banyak petani yang belum tercatat. Ini yang perlu diperbaiki," ujar Eliza dalam keterangannya, Selasa (21/6).

Ia menambahkan, redistribusi pupuk subsidi merupakan langkah tepat untuk menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika geopolitik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Menurut Eliza, perang antara Rusia dan Ukraina membawa dampak buruk bagi komoditas pangan, sehingga meningkatkan indeks harga konsumen. Apalagi, Ukraina adalah negara yang menjadi pemasok utama fosfat dan kalium, yang menjadi bahan baku pupuk.

Ilustrasi pupuk NPK. Foto: Shutterstock

Meski demikian, kata Eliza, pemerintah juga perlu lebih fleksibel dalam mendistribusikan pupuk, yakni dengan mengacu pada identitas serta komoditas yang ditanam oleh kelompok petani.

Dia meyakini, apabila dikelola dengan tepat, kebijakan redistribusi pupuk akan meningkatkan output pertanian serta menjamin ketersediaan pasokan pangan sehingga terjadi keseimbangan dari sisi penawaran maupun permintaan. Titik keseimbangan inilah yang perlu diprioritaskan sehingga konsumsi bahan pangan stabil serta Indonesia terhindar dari stagflasi atau tingkat inflasi tinggi yang berlangsung selama periode tertentu.

Redistribusi pupuk memang menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga pasokan komoditas pangan. Melalui kebijakan, ini subsidi akan benar-benar diberikan kepada kelompok tani yang membutuhkan. Kebijakan ini juga akan efektif mengangkat nilai tukar petani (NTP) yang terus mencatatkan penurunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, NTP nasional pada Mei 2022 sebesar 105,41, turun sebanyak 2,81 poin dibandingkan dengan NTP pada bulan sebelumnya yang mencapai 108,46.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

"Subsidi pupuk yang diterima petani itu sebetulnya membantu kenaikan NTP," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (8/6).

Sebelumnya, pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi harus memenuhi enam prinsip utama yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Persoalannya, dalam praktik di lapangan ditemukan banyak penyimpangan termasuk banyaknya pihak yang tidak berhak menjadi penerima pupuk bersubsidi. Hal ini menjadi kontraproduktif dengan semangat pemerintah dalam menggulirkan program tersebut yakni meringankan beban petani di tengah tekanan ekonomi.

"Solusinya data penerima memang harus dibenahi," kata Sri Mulyani.