CSIS Nilai Kabinet Gemuk Prabowo Bisa Berimbas ke Menyempitnya Ruang Fiskal

Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Foto: Astrid Rahadiani/kumparan

Presiden Prabowo Subianto memiliki postur kabinet yang cukup gemuk dengan adanya beberapa lembaga baru atau pemisahan beberapa kementerian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dinilai dapat menimbulkan implikasi fiskal terhadap anggaran kementerian atau lembaga yang ada.

Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, memberi contoh implikasi fiskal dapat terjadi di beberapa kementerian yang dipisahkan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini dipisahkan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Misalnya PUPR yang sekarang ini dikembangkan menjadi PU dan Perumahan, tetapi bukan perumahan rakyat tapi perumahan saja dan lingkungan, kawasan permukiman, artinya perumahan ini bukan hanya mengurusi perumahan rakyat saja, tentunya ada implikasi fiskal antara kedua ini,” kata Yose saat CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Dalam konteks ini, implikasi fiskal setelah pemisahan Kementerian PUPR bisa terjadi karena munculnya Kementerian PKP membuat kebutuhan anggaran Kementerian PKP tidak hanya sebatas untuk perumahan rakyat seperti sebelumnya, melainkan meluas ke sektor perumahan secara universal.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Akmil, Magelang, Kamis (24/10/2024). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

“Berapa jatah PU dan berapa yang akan diserahkan ke Kementerian Perumahan tadi. Padahal Kementerian Perumahan ini tidak hanya mengurusi perumahan rakyat tapi lebih mengurus ke bagaimana menyiapkan perumahan untuk masyarakat banyak,” lanjutnya.

Yose juga menyoroti soal pentingnya koordinasi setelah terjadi pemisahan di beberapa kementerian yang tadinya satu bagian. Ia memberi contoh lewat Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini sudah menjadi dua kementerian terpisah.

“Contohnya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM, kita melihat kebanyakan isi dari anggota koperasi itu adalah UMKM yang ada, jadi bagaimana keduanya harus berkoordinasi,” jelas Yose.

Yose menanggapi gemuknya kabinet Prabowo disebabkan oleh keinginan Prabowo untuk fokus ke beberapa hal secara spesifik.

“Ada keinginan dari Prabowo dan Gibran untuk fokus pada beberapa hal tertentu, contohnya ada kementerian yang fokusnya hilirisasi, ada badan khusus untuk mengawal proses dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi Nasional. Salah satu tugas khususnya adalah mengawal free meals tadi. Hal- hal seperti itu menunjukan bahwa ada fokus-fokus perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini,” ujar Yose.

Yose Rizal Damuri mengingatkan disiplin fiskal menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan Prabowo yang memiliki postur gemuk. Sehingga uang negara bisa dikelola dengan baik.

“Sekitar 18 persen dari anggaran kita saja sudah dipergunakan untuk membayar bunga dari utang, kemudian juga cicilan dari utang itu sendiri.Akan ada utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun ke tahun depan, tahun 2025. Itu saja sudah memakan porsi yang cukup besar di sana. Sehingga tentunya disiplin fiskal atau pengetatan fiskal itu menjadi sangat penting sekali,” terang Yose.

Selain itu, Yose menuturkan dengan munculnya beberapa kementerian atau badan baru yang fokus ke beberapa hal secara spesifik dapat membuat kementerian atau badan terkait memiliki portofolio kerja yang khusus. Menurutnya, hal tersebut positif.

“Pemerintahan ke depan memang punya perhatian lebih besar terhadap hal-hal yang sifatnya lebih spesifik. Walaupun kabinetnya terlihat cukup besar tapi hal positif yang kita dapat ambil adalah tiap kementerian atau lembaga ini punya portofolio yang khusus,” tutur Yose.

Pembangunan Kantor Kementerian Baru sampai Gaji Menteri Bisa Sempitkan Ruang Fiskal

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi CSIS, Adinova Fauri, menegaskan kabinet gemuk Prabowo bisa membuat ruang fiskal menyempit karena kebutuhan anggaran kementerian baru.

“Bagaimana adanya implikasi secara langsung yaitu implikasi terhadap anggaran. Baik itu anggaran yang bersifat administratif gitu ya maupun ada juga sebenarnya anggaran yang sifatnya itu fix yaitu pembangunan kantor baru,” jelas Adinova.

Selain kebutuhan untuk pembangunan kantor kementerian baru, dengan bertambahnya jumlah menteri dan kepala lembaga, maka kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan juga meningkat.

“Lalu ada juga semakin banyaknya menteri dan juga wakil menteri bahkan di satu kementerian bisa memiliki lebih dari satu wakil menteri artinya adalah ada biaya-biaya variabel yang juga akan meningkat dari sisi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya,” kata Adinova.

Adinova menilai Prabowo perlu menyeimbangkan ruang fiskal agar berbagai kebutuhan seperti pembayaran bunga utang dan pembiayaan untuk program prioritas pemerintahannya tetap berjalan stabil.

“Jadi di tengah-tengah adanya kebutuhan ruang fiskal, biaya-biaya tambahan dari pembentukan kabinet ini juga perlu dijadikan catatan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya memang tentunya sah-sah saja dan itu memang akan ada implikasi yang positif gitu ya,” tutur Adinova.