CSR Tepat Sasaran, Kunci ESG Berkelanjutan di Industri Tambang
·waktu baca 3 menit
PerbesarTanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) tidak lagi bisa dipandang sekadar kewajiban tambahan, melainkan bagian penting dari penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor pertambangan. Agar benar-benar berdampak, program CSR harus dirancang sesuai kebutuhan masyarakat, bukan hanya formalitas yang meleset dari sasaran.
Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, menekankan perusahaan tambang perlu melibatkan pemerintah daerah dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Menurutnya, pola bottom-up akan lebih diterima warga ketimbang program yang datang dari atas.
Kebanyakan di Indonesia ini adalah program-programnya top to bottom. Seperti ada BLT, Bantuan Tunai Langsung tidak terkena sasaran. Kenapa? Karena uangnya dibelikan motor atau lainnya," kata Djoko di kumparan Green Initiative 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, (18/9).
Ia mencontohkan, BUMN sudah diwajibkan mengalokasikan 4 persen keuntungan untuk PPM yang disusun bersama pemerintah daerah. Dengan begitu, perusahaan tidak mengambil alih peran pemerintah, melainkan memperkuat pembangunan daerah sesuai kapasitas masing-masing.
Djoko juga mengingatkan, ketepatan sasaran penting agar dana CSR tidak habis untuk hal-hal konsumtif jangka pendek. Ia menyoroti pengalaman dari program bantuan sosial yang sering kali dipakai untuk kebutuhan instan, bukan untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
"Dan saya pernah mengkritik pada waktu ada seminar dengan lembaga konsumen. Bangun rakyat saya di sekitar tambang supaya tidak menjadi manusia konsumtif sehingga tepat sesuai, sehingga kita bisa memajukan mereka," katanya.
Senada, Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menegaskan salah satu penyebab kegagalan program ESG ada pada tahap pemetaan (mapping). Menurutnya, kegagalan mengidentifikasi aspek sosial dan lingkungan di sekitar wilayah tambang membuat program justru meleset dari kebutuhan.
“Dulu kita sering mendengar CSR salah sasaran. Misalnya, industri merusak kualitas air sungai, tapi sumbangannya malah memperbaiki jalan. Itu kesalahan besar. Dampaknya tidak teratasi, tidak termitigasi, sehingga biaya-biaya lingkungan tidak terinternalisasi ke dalam kebijakan perusahaan,” jelas Mahawan.
Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Telkom University, Martha Tri Lestari, menilai keberhasilan CSR sebagai bagian dari ESG perlu dikomunikasikan secara transparan kepada publik. Menurutnya, digitalisasi bisa menjadi sarana efektif untuk menunjukkan bukti nyata dari program, sekaligus menekan praktik greenwashing.
“CSR itu bagian integral dari ESG. Maka perusahaan perlu pemetaan yang tepat sasaran dan komunikasi terbuka lewat kanal digital agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Martha menambahkan, pemetaan CSR yang akurat serta komunikasi yang merata di seluruh perusahaan tambang akan memperkuat citra industri, sekaligus memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat sekitar tambang.
Dengan pemetaan yang baik, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan transparansi digital, CSR dapat menjadi instrumen penting bagi perusahaan tambang dalam memastikan praktik ESG yang berkelanjutan sekaligus adil bagi semua pihak.
Reporter: Nur Pangesti