Curhat ASN Diboyong ke IKN: Tak Minat Walau Digoda Tunjangan Rp 50 Juta/Bulan

Presiden Jokowi duduk di depan kabin yang dijadikan menginap di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Sebanyak 11 ribu aparatur sipil negara (ASN) ditargetkan akan berpindah tugas ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas buat ASN yang akan dipindah, mulai dari tunjangan kemahalan, hingga biaya pemindahan keluarga dan ART.

Salah satu ASN di Kementerian yang berada di Jakarta, Fino (bukan nama sebenarnya), terpilih sebagai ASN muda yang akan pindah ke IKN pada 2024 mendatang. Pria tersebut mengatakan akan mendapat sejumlah tunjangan jika ia menerima mutasi ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Berdasarkan rincian tunjangan yang ditawarkan, Fino mengungkapkan akan menerima tunjangan kemahalan minimal sebesar Rp 50 juta per bulan, hunian seluas 92 meter persegi, tunjangan packing kepindahan, uang harian, pesawat one way menuju IKN, tunjangan keluarga (1 istri, 2 anak, 1 ART), penyewaan mobil selama satu bulan, tunjangan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN, hingga uang harian.

Fino merasa resah dan gundah harus pindah tempat kerja ke Ibu Kota Negara baru. Ia menyatakan ketidaksiapannya untuk pindah ke IKN, mengingat kondisi di daerah tersebut belum menyediakan fasilitas dan infrastruktur publik.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Berbeda dengan Jakarta, sebuah kota besar dengan fasilitas lengkap dan modern, infrastruktur memadai, dan akses transportasi yang memadai.

Sebab, menurutnya jika pemindahan dilakukan saat IKN belum siap secara infrastruktur, hal ini tentu akan mengganggu ritme kerja dan produktivitasnya. Terlepas dari kondisi kota yang belum memadai, ia berpendapat tunjangan yang ditawarkan pemerintah sudah sepadan asalkan sesuai dengan janji dan tidak ada pengurangan maupun dispensasi.

“Melihat tunjangan yang dijanjikan oleh pemerintah bagi ASN pusat yang akan dipindah ke IKN, saya merasa sudah cukup sepadan asal semua yang diberikan sesuai dengan janji dan tidak ada pengurangan maupun dispensasi,” kata Fino saat dihubungi kumparan, Rabu (1/ 3).

Ia menilai, pemerintah harus lebih dulu memprioritaskan fasilitas publik seperti internet, transportasi, saluran air, sanitasi, hingga pengelolaan bencana alam sebelum IKN resmi menjadi kota produktif para pekerja termasuk PNS.

Presiden Jokowi menikmati suasana pagi di IKN Nusantara, Jumat (24/2/2023). Foto: Dok. Agus Suparto

“Saya berharap infrastruktur di IKN, tidak hanya dari segi bangunan saja, namun akses menuju dan di IKN juga harus dipikirkan, serta hal hal diluar itu seperti jaringan komunikasi, internet, saluran air, sanitasi, hingga pengelolaan bencana alam juga harus dipikirkan,” kata Fino.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Selfy (bukan nama sebenarnya) yang juga pegawai ASN di Kementerian Jakarta. Selfy mengatakan keberatan harus mutasi ke IKN dengan infrastruktur yang belum memadai. Ia merasa keberatan karena IKN belum menyediakan fasilitas bangunan sekolah dan moda transportasi yang banyak.

“Jadi agak berat saja rasanya kalau harus pindah ke IKN dalam waktu dekat. Apalagi kan kalau infrastruktur di sana belum memadai, contohnya anak akan bersekolah di mana? Kualitasnya bagaimana? sedangkan di Jakarta banyak pilihan sekolah dan fasilitas lain yang menurut saya lebih mendukung untuk tumbuh kembang anak,” kata Selfy kepada kumparan.

Skema Pemindahan ASN ke IKN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan PAN-RB), Abdullah Azwar, mengatakan telah mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan beberapa skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita sekarang sedang dapat perintah dari Presiden untuk menyiapkan beberapa skenario. Untuk terkait dengan pemindahan dan digitalisasi ASN di IKN. Dan kita sedang sempurnakan sekarang. Insya Allah kita sedang asessment juga sekarang," kata Azwar Anas saat peresmian Mal Pelayanan Publik di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (6/10).

Dia menjelaskan bahwa skenario ini belum bisa disampaikan secara gamblang. Namun dia menggarisbawahi bahwa ada skenario bertahap seperti pemindahan 20 ribu ASN, 60 ribu, lalu 100 ribu.

Namun, yang pasti dia ingin pemindahan ini tidak dengan paksaan. Maka dari itu akan diciptakan lingkungan yang nyaman bagi ASN. Nantinya di IKN akan dibangun rumah sakit yang bagus hingga sekolah-sekolah unggulan.

"Kalau di sana ada rumah sakit yang paling hebat di Indonesia dan di dunia misalnya, ada sekolah-sekolah unggulan mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang hebat ada di sana semua," jelasnya.

Rencana memboyong ASN menjadi salah satu program prioritas Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2023. Ini sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 di masa pembangunan IKN Nusantara masuk salah satu arah kebijakan tahun depan.

"Rencana kerja pemerintah nomor 8 ini yang akan dilakukan BKN pada tahun 2023," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (6/6/2022).

Menurut Bima, BKN berencana memboyong sebanyak 60 ribu pegawai ke ibu kota baru tahun 2023. Ini sejalan dengan kesepakatan dalam pertemuan trilateral dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Rencana pemindahan tersebut butuh sokongan anggaran yang cukup besar pula. "Untuk ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara sebanyak 60 ribu orang dengan alokasi anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya.

Anggaran ini rencananya diambil dari rencana pagu indikatif BKN pada tahun 2023 sebesar 585,4 miliar. Selain itu, anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk revitalisasi sistem seleksi CASN dengan alokasi Rp 1,5 miliar.