Curhat PHRI Usai Prabowo Pangkas Anggaran: Ekosistem Perhotelan Ikut Terdampak

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran. Foto: kumparan

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menyebut sektor perhotelan bakal terpukul dengan keputusan pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran tingkat Kementerian dan Lembaga.

Maualana mencatat dari tingkat reservasi kamar, pemerintah sebagai market terbesar industri perhotelan. Menurut catatanya, kontribusi kegiatan pemerintahan terhadap pendapatan sektor perhotelan itu mencapai 40-60 persen.

"Bukan hanya okupansi, revenue. Dan bahkan ada daerah-daerah tertentu yang mungkin aktivitas pemerintah yang paling besar itu bisa sampai 80 persen," kata Maulana kepada kumparan, Jumat (7/2).

Selain sektor perhotelan, dampak efesiensi anggaran juga dirasakan oleh ekosistem atau rantai pasok perhotelan. Seperti pelaku usaha yang mendukung kebutuhan fasilitas hotel yaitu makanan minuman, perlaatan kamar mandi, sikat gigi, odol, sabun, teknisi, hingga event organizer.

"Nah, mereka-mereka yang di sektor-sektor ini yang masuk ekosistem hotel ini pasti akan ada dampak, karena apa, hotelnya sendiri, pasarnya sudah turun," kata Maulana.

Ilustrasi resort di Lombok. Foto: Fatur Listio Prabowo/Shutterstock

Tak hanya itu, bahkan UMKM setempat dan bisnis transportasi untuk menuju perhotelan juga akan terganggu dengan adanya keputusan pemerintah ini. Maulana mencontohkan kejadian serupa pada tahun 2015, saat MenpanRB menyakatan bahwa dilarangnya Kementerian/Lembaga menggelar rapat di hotel.

"Tapi cuma bertahun-tiga bulan. Kenapa? Akhirnya pemerintah justru melihatnya dampaknya itu justru lebih besar dari pada niatnya untuk melakukan efisiensi," kata Maulana.

Dampak lainnya dari efisiensi anggaran ini berpotensi adanya PHK bagi pekerja di industri perhotelan. Maulana mengatakan, hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan seperti masa COVID-19, industri perhotelan terpaksa melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan tenaga kerja.

Lebih jauh, Maulana menilai Bulan Maret 2025, akan menjadi bulan yang berat bagi industri akomodasi, Sebab, di bulan tersebut akan membayar gaji karyawan dan THR di saat pedapatan sedang terhambat.

"Pada saat lebaran, sejauh daya beli masyarakat masih oke, untuk impact Inpres 2025 ini belum terasa sebesar masyarakat untuk spending money masyarakat masih akan datang pada saat libur lebaran nanti," kata Maulana.