Daftar 10 K/L Penyetor Utama PNBP di Semester I 2022, Tertinggi Kominfo

Ilustrasi Kominfo. Foto: Muhammad Fikrie/kumparan

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Sunarjo menyebutkan terdapat 10 kementerian dan lembaga yang menghasilkan PNBP terbanyak di sepanjang semester I/2022.

“Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa ada yang mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun,” kata Wawan dalam Media Briefing, Kamis (4/8).

Wawan merinci, 10 kementerian dan lembaga yang menghasilkan PNBP terbanyak, nomor satu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rp 7 triliun atau naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 6 triliun, dan merupakan 33,1 persen dari target Rp 21 triliun. PNBP Kemkominfo tersebut meningkat akibat kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.

Kedua adalah Polri sebesar Rp 4,2 triliun naik 1 persen (yoy) dibanding Rp 4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp 9,1 triliun karena peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM.

Ketiga, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp 4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari target Rp 6,9 triliun. Peningkatan terjadi sebab, pendapatan konsesi bidang transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp 170 miliar serta peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.

Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp 2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp 1,6 triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp 3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti paspor, visa dan re-entry permit.

Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp 1 triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp 1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp 2,2 triliun karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp 1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp 0,95 triliun.

Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp 1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp 1,1 triliun dan merupakan 62,9 persen dari target Rp 2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp 1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp 0,79 triliun

Ketujuh adalah Kementerian Agama Rp 1,1 triliun yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp 1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp 2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp 0,7 triliun turun 56 persen dari Rp 0,39 triliun. "Penurunan juga terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA Rp 0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp 0,33 triliun," kata Wawan.

Kedelapan, Kemendikbudristek Rp 1,8 triliun atau turun 38,7 persen (yoy) dari Rp 2,9 triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp 2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp 0,62 triliun turun 57,4 persen dari Rp 1,44 triliun. Penurunan disebabkan oleh pendapatan layanan pendidikan Rp 1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp 1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.

Kesembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp 0,9 triliun yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp 0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp 1,2 triliun karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp 0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp 0,52 triliun.

Kemudian diperingkat sepuluh ada Kementerian Kesehatan Rp 2,2 triliun, angka tersebut melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp 0,4 triliun dan merupakan 360,9 persen dari target Rp 0,6 triliun.

Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non layanan Rp 1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp 0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.

"Jika dijumlah, PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp 53,7 triliun dan masuk ke dalam pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp 85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 persen (yoy) dari Rp 71 triliun," pungkas dia.