Daftar 92 Pulau Kecil dan Terluar RI yang Rawan Dimiliki Orang Asing

Lokasinya tidak jauh dari Jakarta, Pulau Macan bisa jadi pilihan berlibur (Foto: Wikimedia Commons)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 92 pulau kecil dan terluar Indonesia yang rawan diklaim dan dimiliki pribadi oleh orang asing. Dari jumlah itu, sebagian besar pulau justru tidak berpenghuni.

"Dari 92 pulau ada 31 yang berpenghuni," ungkap Kepala Sub Direktorat Produk dan Jasa Kelautan Ditjen PSDKP KKP Halid Yusuf kepada kumparan, Selasa (10/1).

Menurut Halid, 92 pulau kecil dan terluar masuk ke dalam kawasan strategis nasional. Sehingga pengawasannya langsung oleh pemerintah pusat.

Pulau Galeang, Karimunjawa (Foto: Wikimedia commons/Azis009)

"Sementara untuk yang tidak berpenghuni, KKP akan menempatkan sistem pertahanan dan keamanan agar tidak dirampas asing, seperti yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan," katanya.

Dari daftar KKP, 92 pulau kecil dan terluar mayoritas berada di Timur Indonesia, misalnya di Papua dan Maluku. Sementara itu di bagian Barat Indonesia, persebaran pulau paling banyak ada di Kepulauan Riau dan Aceh. Berikut ini daftarnya:

Alor (NTT)

Ararkula (Maluku)

Asutubun (Maluku)

Bangkit (Sulawesi Utara),

Barung (Jawa Timur),

Batarkusu (Maluku),

Batek (NTT)

Batu Bawaikang (Sulawesi Utara),

Batu Berhanti (Batam),

Batu Goyang (Maluku),

Batu Kecil (Lampung),

Batu Mandi (Kepulauan Riau),

Benggala (Aceh)

Bepondi (Papua),

Berhala (Sumatera Utara),

Bras (Papua),

Budd (Papua),

Damar (Kepulauan Riau),

Dana (NTT),

Ndana (NTT),

deli (Baten),

Dona (NTT),

Enggano (Bengkulu),

Enu (Maluku),

Fani (Papua),

Fanildo (Papua),

Gosong Makassar (Kalimantan Timur),

Intata (Sulawesi Utara),

Iyu Kecil (Kepulauan Riau),

Jiew (Maluku),

Kakarutan (Sulawesi Utara),

Karang (Maluku),

Karaweira (Maluku),

Karimun Kecil (Karimun),

Kawalusu (sulawesi Utara),

Kawio (Sulawesi utara),

Kepala (Kepulauan Riau),

Kisar (Maluku),

Kolepon (Papua),

Kultubai Selatan (Maluku),

Kultubai Utara (Maluku),

Laag (Papua),

Larat (Maluku),

Lleti (Maluku),

Liki (Papua),

Lingian (Sulawesi Tengah),

Liran (Maluku),

Makalehi (Sulawesi Utara),

Mangkai (Kepulauan Riau),

Mangudu (NTT),

Manterawu (Sulawesi Utara),

Manuk (Jawa Barat),

Marampit (Sulawesi Utara),

Maratua (Kalimantan Timur),

Marore (Sulawesi Utara),

Marsela (Maluku),

Meatimiarang (Maluku),

Mega (Bengkulu),

Miangas (Sulawesi Utara),

Miossu (Papua),

Nipa (Kepulauan Riau),

Nongsa (Kepulauan Riau),

Nusakembangan (Jawa Tengah),

Panambulai (Maluku),

Panehan (Jawa Timur)

Pelampong (Kepulauan Riau),

Raya (Aceh),

Rondo (Aceh),

Rusa (Aceh),

Salando (Sulawesi Tengah),

Salaut Besar (Aceh),

Sambit (Kalimantan Timur),

Sebatik (Kalimantan Timur),

Sebetul (Kepulauan Riau),

Sekatung (Kepulauan Riau),

Sekel (Jawa Timur),

Selaru (Maluku),

Semiun (Kepulauan Riau),

sentut (Kepulauan Riau),

Senua (Kepulauan Riau),

Sibarubaru (Sumatera Barat),

Simeuleuceut (Aceh),

Simuk (Sumatera Utara),

Sinyaunyau (Sumatera Barat),

Sophialouisa (NTB),

Subi Kecil (Kepulauan Riau),

Tokong beayar (Kepulauan Riau),

Tokong malang Biru (Kepulauan Riau),

Tokong Nanas (Kepulauan Riau),

Tokongboro (Kepulauan Riau)

Wetar (Maluku),

Wunga (Sumatera Utara).

Kepemilikan dan penguasaan pulau kecil dan terluar atas nama pribadi atau orang asing dilarang oleh Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Tahun ini KKP bakal fokus menertibkan kepemilikan pulau-pulau kecil dan terluar yang ada di Indonesia.