Daftar Negara yang Patungan Bangun Rumah Murah Prabowo, Sudah Ada 7 Juta Unit

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menyampaikan keterangan pers saat ditemui di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mencatat ada sejumlah negara yang siap membiayai program 3 juta rumah. Negara tersebut yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Singapura.

Saat ini pemerintah Indonesia sudah menandatangani dengan Qatar untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia berupa apartemen.

Hashim menjelaskan lebih lanjut, komitmen pemerintah Qatar akan membantu hingga 3-5 juta rumah dan apartemen. Artinya potensi investasi dari Qatar bisa mencapai 4-6 juta unit penghunian MBR.

“Nanti tanggal 31 Januari, insyaallah, nanti disaksikan oleh Presiden di istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan. Berarti itu 5-7 juta hanya dari dua negara,” kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (20/1).

Untuk investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani, akan mengucurkan dana sebesar sekitar USD 16.000 hingga USD 20.000 per unit untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia.

Dengan jumlah 1 juta unit, nilai investasi dari mencapai USD 16 miliar hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp 262,14 triliun hingga Rp 327,67 triliun (kurs Rp 16.383,85 per dolar AS).

"Nilainya, misal dari Qatar, itu apartemen kurang lebih 16-20 ribu USD per unit, dikalikan 1 juta berarti 16-20 miliar USD. Itu dari swasta (Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani)," katanya.

Sementara itu, investor Turki mau membangun 50 ribuan unit dan dari Singapura ada 100 ribu unit. Hashim menilai pemerintah RI telah bergerak cepat, terlihat dalam 3 bulan terakhir sudah berkomitmen membangun 7 juta lebih rumah.

Untuk lokasinya, Hashim mengungkapkan ada di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

“Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di danau Metland (Cibitung), terus ada 30 ha di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” kata Hashim.

“Terus instruksi pak Prabowo, bila memungkinkan setiap stasiun ka di Indonesia terutama di kota-kota besar itu harus ada rumah susun, itu namanya TOD (Transit Oriented Development),” ujarnya.