Dalam 6 Bulan, Kementerian Prabowo Rogoh Rp 21,5 T untuk Beli Alat Pertahanan

Pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kamis (7/4/2022). Foto: Kemenkeu RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran belanja untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) mencapai Rp 21,5 triliun selama semester pertama 2023. Anggaran tersebut merupakan bagian dari belanja barang semester 1 2023 yang mencapai Rp 147,4 triliun atau naik 2 persen dari tahun sebelumnya.

Secara rinci, penyerapan anggaran Kemenhan untuk pemeliharaan, perawatan, dan peningkatan matra darat-laut-udara dan Alutsista. Sri Mulyani menyebut anggaran belanja tersebut melonjak lantaran kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini banyak membeli alat-alat pertahanan.

"Seperti yang disampaikan bahwa banyak membeli alat-alat pertahanan, maka konsekuensinya belanja barang akan juga meningkat pada tahun-tahun sesudahnya karena setiap peralatan itu harus dipelihara dan dirawat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia di DPR RI, Senin (10/7).

Selain Kemhan, anggaran belanja barang di 2023 juga didorong oleh belanja barang Polri yang mencapai Rp 13,6 triliun. Anggaran belanja barang itu digunakan untuk pengadaan alat, dukungan logistik, dan pelayanan kesehatan.

Prajurit TNI lengkap dengan alutsista saat serah terima jabatan Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI Angkatan Laut di Lapangan Upacara Brigif 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono, Jakarta, Minggu (21/5/2023). Foto: Asprilla Dwi Adha/Antara Foto

Selanjutnya, untuk Anggaran belanja Kementerian Agama untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 12,2 triliun. Kemudian anggaran belanja KPU mencapai Rp 7,4 triliun untuk pembentukan badan Ad-Hoc.

Sebelumnya, Jokowi meminta instansi pemerintah berhati-hati dalam melakukan belanja barang. Hal itu spesifik dia ingatkan kepada beberapa instansi seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan) hingga Polri.

"Dan ini yang paling penting, perlu saya tekankan hati-hati dalam pembelian barang. Ini untuk Kemhan, Polri, BIN, Kejaksaan karena angkanya (belanja) saya lihat cukup besar, Rp 29,7 triliun. Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan di angka Rp 23,5 triliun," kata Jokowi dalam pengantar di Sidang Kabinet, Senin (3/7).

Hal itu Jokowi sampaikan karena besaran belanja barang yang dilakukan akan berdampak pada pengeluaran APBN untuk pemeliharaan fasilitas. Salah satunya Jokowi contohkan pemeliharaan irigasi dan jalan di Kementerian PUPR.

"Dan kelihatan ini pemeliharaan di PU Rp 14,9 triliun. Pemeliharaan di PU artinya pemeliharaan jalan irigasi. Sedangkan pemeliharaan kementerian/lembaga yang saya sampaikan Rp 21,5 triliun langsung kelihatan," kata Jokowi.

Pemeliharaan dari sebuah fasilitas yang didapat dari belanja pemerintah menurut Jokowi sangat penting karena manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Di lain sisi, pemeliharaan itu juga perlu melihat kondisi APBN karena dibutuhkan anggaran yang tidak kecil.