Dana Bikin Hunian PNS di IKN Kurang, Abdi Negara Harus Rela Berbagi Kamar

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto (Kiri) melihat maket rumah jabatan menteri yang akan dibangun di IKN Nusantara. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Anggaran untuk membangun hunian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini masih kurang. Sehingga ada kemungkinan para abdi negara tersebut harus berbagi kamar.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan opsi terburuk kebutuhan hunian di IKN yaitu 1 hunian diisi oleh 6 orang. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, kebutuhan rumah di IKN sebanyak 16.000 unit.

Iwan menilai kebutuhan itu sekaligus bisa menjadi peluang investasi di sektor perumahan. Ia mengatakan setidaknya ada 8.000 unit yang bisa diinvestasikan.

"8.000 itu sistemnya sharing dulu, 3 orang dalam 1 unit. Satu unit ada 3 kamar. Kalau masing-masing 1 (orang satu unit) sekitar 2.500-an (penghuni). Kalau kali 6 berarti itu bisa 16.000. Opsi terjeleknya itu, 1 unit isi 6 orang," ujar Iwan saat konferensi pers Hari Perumahan Nasional di Kantor PUPR Jakarta, Jumat (25/8).

Kementerian PUPR menargetkan 47 tower rumah dinas ASN di IKN mulai dibangun September 2023. Sumber proyek tersebut adalah dari APBN dengan alokasi sebesar Rp 9,4 triliun.

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

"Kalau investasinya kurang lebih untuk 8.000-an lagi. Yang ini (47 tower) sudah pemerintah. Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan," ungkap Iwan.

Iwan mengatakan pihaknya belum menghitung kebutuhan dana yang didapat dari investasi tersebut. Yang pasti, dana investasi itu dibutuhkan untuk membangun 8.000 unit rumah di IKN Nusantara.

"Kalau biayanya saya belum menghitung. Tapi kurang lebih 8.000 unit ini yang kita kejar dengan skema, satu KPBU, baru kita mulai (pembangunan). Yang kedua sektor swasta," kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menuturkan tidak menutup kemungkinan ASN-ASN yang dipindahkan ke IKN tidak tinggal di rumah dinas tapi bisa memiliki rumah sendiri. Untuk itu Kementerian PUPR mendorong dari sisi suplai perumahan di IKN dengan melibatkan investor.

"Agar investor bisa segera membangun, atau KPBU bisa menambah untuk pembangunan rumah dinas. Tapi selanjutnya rumah milik ini terus kita dorong pembangunannya di sana," tutur Iwan.