Dana Kementan Kurang, Anggota DPR Minta Jokowi Tunda Bangun IKN demi Atasi PMK
PerbesarAnggota Komisi IV DPR, Slamet, meminta Presiden Jokowi menunda pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara apabila anggaran untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak dapat terpenuhi.
Pasalnya, dari perhitungan Kementerian Pertanian (Kementan) setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 4,42 triliun untuk penanganan PMK tahun 2022 ini. Menurutnya, angka Rp 4,42 triliun itu tidak besar. Namun, Slamet merasa anggaran Kementan tidak akan cukup.
"Sehingga saya sampaikan ke Presiden dari ruang terhormat yang sama-sama dipilih rakyat, kalau dengan uang Rp 4 sampai 5 triliun tidak bisa mengadakan hari ini untuk menyelesaikan PMK, tunda itu IKN," kata Slamet pada rapat kerja komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Senin (13/6).
Menurut Slamet, triliunan uang yang digelontorkan untuk IKN tidak berdampak langsung bagi masyarakat, terutama bagi kalangan peternak. Sehingga, ia menegaskan Jokowi harus mengutamakan penanganan PMK saat ini.
"Sehingga dari ruang terhormat ini saya sampaikan ke Pak Presiden bentuk kepedulian Presiden terhadap rakyat peternak kita adalah tangguhkan itu (IKN) kalau gak punya uang geser untuk penyelesaian PMK," ujar Slamet.
Dalam forum tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan total anggaran tahun ini yang dibutuhkan Kementan untuk tangani wabah PMK.
"Agar penanganan PMK dapat dilaksanakan secara luas berdasarkan kebutuhan anggaran yang disusun per tanggal 8 Juni 2022, bahwa total anggaran yang dibutuhkan pada 2022 adalah sebesar Rp 4,42 triliun," kata Syahrul.
Selain itu, Mentan juga sudah meminta kepada Kementerian Keuangan perihal usulan pembukaan blokir automatic adjustment TA 2022 sebesar Rp 1,17 triliun. Di samping juga Kementan telah merealokasi anggaran kementerian sebesar Rp 180,7 miliar khusus untuk penanganan PMK.