Danantara Dinilai Bisa Bantu Perkuat Likuiditas Bank untuk Program 3 Juta Rumah

Ilustrasi Danantara. Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa memperkuat likuiditas bank mendukung program 3 juta rumah.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan Kementerian PKP akan berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Pandu Sjahrir yang disebut-sebut akan menjadi Kepala BPI Danantara pekan depan.

Pertemuan tersebut, kata Ara, akan membahas solusi pembiayaan progam 3 juta rumah dengan tidak mengancam likuiditas bank. Dia menilai masalah pendanaan hingga perizinan akan memengaruhi kualitas perumahan.

"Hari Selasa kita ketemu lagi, tidak hanya berdua dengan Gubernur BI tapi ada Ketua Komisi XI, ada Menteri BUMN, ada Danantara Pak Pandu dan dirut-dirut bank. Persoalan likuditas ini tujuannya harus buat rakyat, prosedur legalitas harus benar," katanya saat konferensi pers, Minggu (9/2).

Menteri PKP Maruarar Sirait saat konferensi pers Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Ara sebelumnya sudah berdialog secara terpisah dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembiayaan program 3 juta rumah tersebut. Dia menjamin seluruh pemangku kepentingan bisa mencari jalan keluar untuk menyukseskan program tersebut.

"Bagaimana pemikiran saya, terobosan kami, saya, Pak Pandu, Pak Perry, dari kalangan usaha kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menambahkan bahwa kondisi likuiditas bank menjadi faktor penting untuk menyukseskan implementasi program 3 juta rumah.

Misbakhun menjelaskan, BPI Danantara yang resmi terbentuk melalui pengesahan revisi UU BUMN, akan menjadi mitra Komisi XI DPR dan akan disinergikan untuk membantu masalah likuiditas perbankan.

"Kebetulan UU BUMN baru selesai, Danantara sudah selesai. Danantara akan jadi mitra komisi XI, lalu Bank Indonesia mitra Komisi XI, OJK juga, ini bisa kita satukan dalam satu irama. Kemenkeu juga mitra Komisi XI," jelasnya.

"Barang milik negara itu bagaimana digunakan kembali untuk kepentingan rakyat, bagaimana kebijakan likuiditas dipakai untuk program yang berpihak kepada rakyat," lanjut Misbakhun.

Misbakhun menjamin pihak parlemen akan melihat kembali peraturan yang selama ini masih kurang dalam mendorong program 3 juta rumah, baik itu dari sisi perbankan hingga penyediaan lahan.

"Kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan penambahan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik, sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan BPI Danantara akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN.

BPI Danantara baru saja dibentuk melalui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU, saat Rapat Paripurna DPR Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 hari ini, Selasa (4/2).

"Ya itu kan semua BUMN. Kalau menurut undang-undangnya itu, seluruh BUMN akan dioptimalkan investasi di bawah BPI Danantara," kata Dasco kepada awak media usai Rapat Paripurna, Selasa (4/2).

Berdasarkan catatan kumparan, rencananya baru ada 7 BUMN yang akan masuk dalam anggota BPI Danantara, yakni PT Bank Mandiri (BMRI) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (BBNI) Tbk, PT Pertamina, PT PLN , MIND ID, dan PT Telkom Indonesia (TLKM) Tbk. Selain itu, sovereign wealth fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) juga ikut melebur.