Dapat Anggaran Rp 323 Miliar di 2023, LAN Kebut Program Prioritas ASN

Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serahkan DIPA 2023 ke LAN, Kamis (1/12). Foto: Dok. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 323,16 miliar untuk 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 4,59 miliar dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 318,56 miliar.

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 untuk LAN diberikan secara langsung dari Presiden Joko Widodo kepada Kepala LAN Adi Suryanto di Istana Negara.

Adi Suryanto berharap LAN dapat melaksanakan sebaik-baiknya sejumlah program prioritas nasional yang telah ditetapkan untuk mendorong kemajuan birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Program-program tersebut di antaranya adalah Pelatihan Penguatan Kompetensi Widyaiswara.

"Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi, Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan ASN, Program Eksekutif Nasional, ASN Talent Academy, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN, dan Penyusunan Konten Pembelajaran," ujar Adi dalam keterangannya, Jumat (2/12).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi berpesan supaya anggaran yang didapatkan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Presiden juga mengingatkan supaya memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.

"Tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian lain. Oleh sebab itu kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri," jelasnya.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja di APBN maupun APBD khususnya belanja modal dan belanja sosial untuk menggerakkan perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, DIPA dan TKDD Tahun 2023 diserahkan kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut ada 14 kementerian dan lembaga di antaranya yang menerima secara simbolis.

"Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam tiga tahun terakhir 2019 hingga 2021," ungkapnya.

Menurut Sri Mulyani, kementerian dan lembaga tersebut juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023, dan kementerian lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi.