Dapat Harga Gas Khusus Jadi Angin Segar Bisnis Jargas PGN

Seorang warga mengamati meteran gas yang terpasang di dinding rumahnya di salah satu rumah susun di Surabaya, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (PGAS) menyambut positif rencana dipatoknya harga gas dari hulu untuk program jaringan gas (jargas) rumah tangga sebesar USD 4,72 per MMBTU.

Rencana itu berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) Presiden Jokowi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019.

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, menyebut perusahaan berterima kasih kepada pemerintah yang memastikan harga gas hulu untuk jargas mendapatkan alokasi khusus sebesar USD 4.72 per MMBTU.

"Hal ini tentunya akan memberikan angin segar untuk keekonomian bisnis jargas ke depan," ujarnya saat dihubungi kumparan, Sabtu (14/10).

Selain patokan harga gas, revisi tersebut juga memungkinkan swasta ikut mengembangkan jargas melalui kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selama ini, jargas hanya didukung pendanaan PGN dan APBN.

Minimnya pendanaan tersebut membuat progres jargas masih jauh dari target, yakni baru 835 ribu sambungan rumah tangga, di mana 241 ribu berasal dari pendanaan PGN, sedangkan 594 ribu dari pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah akhirnya memangkas target sambungan jargas, dari awalnya 4 juta sambungan rumah tangga menjadi hanya 2,5 juta pada tahun 2024.

Wilayah Kerja Pangkah Milik Afiliasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL). Foto: PT PGN

Rachmat mengatakan, saat ini PGN masih melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah dalam membahas strategi dan upaya pencapaian revisi target tersebut.

"Dengan hasil Ratas kemarin, tentunya akan memberikan booster bagi PGN untuk lebih meningkatkan target sambungan jargas dalam memenuhi revisi target bersama-sama upaya lain yang dikoordinasi oleh pemerintah," tuturnya.

Dia berharap setelah revisi Perpres ini terdapat upaya gotong royong bersama baik dari KPBU dan dari badan usaha lain termasuk swasta untuk dapat bersama mencapai target pembangunan jargas 2024.

"Pada prinsipnya, kami akan melaksanakan pengembangan jargas secara optimal dengan tetap mengutamakan standar keamanan dan operasi yang baik," pungkas Rachmat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan target sambungan jargas direvisi menjadi 2,4 juta di tahun 2024, untuk menekan penggunaan LPG 3 kilogram yang mayoritas masih diimpor.

Arifin berharap dengan banyaknya pihak terlibat dalam membangun jaringan gas kota ini, termasuk dengan pihak swasta, maka pembangunan jargas dapat lebih banyak dan masif.

"Dengan revisi Perpres ini, kita bisa mengeroyok target pembangunan jargas yang sudah ditetapkan. Jadi selain porsinya PGN, nanti KPBU ada. Kita dari Kementerian ESDM juga harapkan ada anggaran dari APBN yang bersumber dari PNBP kita bisa dipakai untuk membangun jargas," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/10).