Dapat Restu Bahlil untuk Ekspor Konsentrat Lagi, Freeport Revisi RKAB

Jajaran direksi Mind ID saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah merevisi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) perseroan tahun 2025. Perubahan RKAB ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan aturan ini membolehkan PTFI untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat pada tahun ini yang sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2024.

Tony telah menyampaikan dokumen rekomendasi ekspor konsentrat tembaga PTFI kepada Kementerian ESDM sebagai pemangku kepentingan.

"Untuk dapat melakukan itu (ekspor), kami sudah melakukan revisi RKAB, sudah disetujui juga oleh Ditjen Minerba ESDM," kata Tony Wenas ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3).

Menurut Tony selain Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2025, sejumlah aturan juga menjadi pendukung kelonggaran izin ekspor konsentrat PTFI untuk tahun ini. Aturan tersebut seperti Permendag Nomor 8 Tahun 2025, dan Permendag Nomor 9 Tahun 2025. Sementara itu PTFI merevisi volume bijih yang ditambang Freeport menjadi sebanyak 212 ribu ton per hari atau ditargetkan sebanyak 75 hingga 77 juta ton pada tahun 2025.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat di acara Safari Ramadan Partai Golkar di Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Sedayu, Kabupaten Bantul, Senin (10/3/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sebelumnya, pemerintah resmi memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia hingga enam bulan ke depan. Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Menteri (Permen) yang telah diterbitkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sesuai hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden.

"Peraturan menteri sudah saya terbitkan. Berdasarkan hasil keputusan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh presiden. Kedua, ini berlaku enam bulan sejak proses penerbitan izin ekspor kita berikan,” kata Bahlil kepada wartawan di kantornya, Jumat (7/3).

Bahlil mengatakan, perpanjangan izin ini diberikan menyusul kendala force majeure (kahar) yang dialami Freeport. Termasuk kebakaran smelter yang tengah dibangun di Gresik. Pemerintah akan mengevaluasi perkembangan proyek ini setiap tiga bulan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan.

Kata Bahlil, kuota ekspor yang diberikan kepada Freeport berada di kisaran satu juta ton. "Freeport kuotanya antara satu juta sampai sejuta lebih gitu. Nanti kita lihat selama enam bulan ini ya,” katanya.