Dari PDIP hingga PKS, Ramai-ramai Menolak Rencana Impor Beras

Petani memanen padi. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoiruans

Pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta hingga 1,5 juta ton pada 2021 ini. Langkah ini dilakukan untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog, yang menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

"Stok Bulog itu kurang dari 1 juta ton, jadi hitungan saya stok akhir Bulog yang 800 ribu dikurangi stok impor 300 ribu. Berarti stok Bulog itu mungkin tidak mencapai 500 ribu ton, ini stok paling rendah dalam sejarah Bulog," ujar Mendag Lutfi dalam virtual conference, Jumat (19/3).

Rencana impor beras itu sendiri, telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada 19 Februari 2021, yakni memberi penugasan kepada Perum Bulog untuk impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan. Rapat itu dihadiri kementerian dan lembaga terkait seperti Kementan, Kemendag, serta Perum Bulog.

Meski demikian, rencana impor beras itu mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Termasuk kalangan partai politik yang ada di DPR, baik yang di koalisi pemerintah seperti PDIP maupun yang di luar pemerintah seperti PKS. Berikut sikap mereka dirangkum kumparan:

PKS Pertanyakan Proyek Lumbung Pangan

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, mempertanyakan kebiasaan pemerintah yang kerap melakukan impor sejumlah komoditas, terutama produk pertanian. Menurutnya, kebiasaan impor merepresentasikan ketidakberpihakan negara kepada petani dalam negeri.

Hal itu dia ungkapkan menyikapi rencana pemerintah meng-impor beras sebanyak 1 juta ton. Padahal menurutnya, pemerintah gembar-gembor membangun lumbung pangan atau food estate.

“Kalau hari ini kita tidak peduli dengan petani dengan mengimpor produk pertanian, maka bukan tidak mungkin tiga tahun ke depan petaninya yang diimpor,” kata Slamet.

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat meninjau lumbung pangan nasional di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Nasdem Membungkukkan Badan ke Petani

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rachmat Gobel, berharap Menteri Perdagangan saat ini mau mengambil risiko untuk tak melakukan impor. Mantan Menteri Perdagangan itu memilih berpihak ke petani lokal, apalagi di masa pandemi sektor pertanian tetap tumbuh positif.

"Izinkan saya untuk membungkukkan badan pada mereka. Membungkuk seperti orang yang sedang rukuk, 45 derajat," ujar Gobel dalam keterangan resmi yang diterima kumparan, Jumat (19/3).

Dia pun mengungkapkan pengalamannya saat menjabat Menteri Perdagangan. Di mana pada tahun 2015, dirinya memutuskan menahan impor beras saat terjadi gejolak harga di dalam negeri. "Kita harus ambil risiko, tahan impor dan naikkan produksi. Ini soal data saja, saat saya Menteri Perdagangan saya ambil risiko itu," pungkas Rachmat Gobel.

PKB Prihatin, Impor Beras Saat Panen Raya

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah menghentikan rencana impor beras. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut kebijakan tersebut jelas tidak berpihak kepada para petani.

"Hentikan impor untuk memberi ruang agar harga produksi pertanian kita tinggi," kata Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR, usai launching buku 'Negara dan Politik Kesejahteraan', di Perpustakaan Nasional, Kamis (18/3).

Dia mengaku prihatin, mengetahui pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras, justru ketika para petani memasuki musim panen raya. "Tentu ini menjadi keprihatinan kita, yakni saat panen yang banyak, jangan memperbanyak impor," kata Cak Imin.

PDIP Dorong Produksi Lokal Ketimbang Impor

Penutupan sekolah partai untuk cakada PDIP angkatan I oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, selasa (25/8) malam. Foto: PDIP

Sekjen PDI-Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan kebijakan politik pangan Indonesia yang berdikari. Apalagi menurutnya, Indonesia punya keanekaragaman produk pangan, selain beras.

Hal itu diungkapkan, menanggapi langkah Kementerian Perdagangan yang akan melakukan impor beras, serta garam. Hasto pun meminta Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mendengar suara masyarakat yang menolak impor kedua komoditas tersebut.

"Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang objektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," kata Sekjen PDIP itu.

Golkar Dukung Impor untuk Jaga Stok Nasional

Sejauh ini hanya Partai Golkar yang menyuarakan dukungan atas kebijakan impor beras. Anggota Komisi IV DPR, Panggah Susanto, menilai impor beras diperlukan untuk menjaga stok kebutuhan dalam negeri yang terus berkurang, seperti dalam situasi penyediaan pangan saat darurat dan menjaga stabilitas harga di pasar.

"Artinya ada semacam rencana untuk menjaga ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah. Ketahanan pangan itu intinya ketersediaan pangan secara tepat jumlah, kualitas, waktu dan harga," kata politisi Partai Golkar itu melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/3).

Menurutnya, pemenuhan stok beras nasional harus diutamakan dari produksi dari dalam negeri. Tapi jika ketersediaan dalam negeri kurang karena berbagai faktor, mau tak mau harus dipenuhi dari impor.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.