Darmin: Sebagian Besar Pengusaha Sepakat dengan Aturan DNI 2018

Darmin Nasution Menko Perekonomian. (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

Belum lama ini pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan puluhan daftar investasi agar lebih leluasa dimasuki investor asing dan kemudahan izin berinvestasi. Meski belum resmi disahkan, aturan ini disambut beragam oleh para pengusaha yang tidak setuju banyak daftar investasi dibuka untuk asing.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini justru menyambut baik aturan baru DNI yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16.

Menurutnya, paparan terkait relaksasi aturan investasi asing di Indonesia tersebut sudah disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Solo, Jawa Tengah, kemarin.

"Artinya kita jelaskan. Sebagian besar sih kalau menurut saya menerima (penjelasan tersebut). Tentu ada satu, dua yang bilang 'ya nanti pelaksananya gimana'," kata Darmin saat ditemui di Pertamina Energy Forum 2018 di Raffles Hotel, Jakarta, Rabu (28/11).

Petugas menjelaskan cara berinvestasi kepada calon investor di Jakarta Investment Center (JIC), Jakarta, Kamis (2/8). (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Untuk bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Darmin menuturkan, pemerintah memastikan tidak membuka investasi untuk asing.

Terkait pelaksanaannya nanti, dia berharap pengusaha yang belum sepakat untuk melihat hasilnya nanti, apakah pemerintah berbohong atau tidak. Ia juga menegaskan, rancangan aturan DNI tersebut tetap diserahkan kepada Presiden akhir pekan ini.

"Pokoknya kita tidak buka mana-mana UMKM untuk asing enggak ada. Untuk pelaksanaannya nanti dong dilihat. Kita bohong atau tidak. Jadi susah ini kalau baru aturannya, (sudah) minta ukuran pelaksanaan. Pelaksaan belum, tapi dengan selesainya sosialisasi kita tinggal finalkan. Minggu ini difinalkan aturannya," ucapnya.

Dengan diserahkannya rancangan aturan itu ke Presiden akhir pekan ini, Darmin pun berharap Peraturan Presiden terkait DNI bisa ditandatangani pekan depan Presiden Joko Widodo.