Data Kemenkeu Rawan Diretas, Sri Mulyani Gandeng BSSN dan BPS

Ilustrasi rak server. (Foto: Heladodementa via Pixabay)

Keamanan dana digital milik kementerian dan lembaga rawan terhadap peretasan. Sehingga, kemanan data digital perlu ditingkatkan, apalagi data tersebutu mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengamankan data digital, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu upaya kementeriannya mencegah peretasan data adalah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami harus bisa buat sistem yang handal dan aman. Sehingga seluruh transaksi bisa legimate, tenang, dan aman," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/3).

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan yang merupakan bendahara negara harus memastikan data terjamin aman. Meskipun saat ini sudah tersimpan rapi, data digital tetap saja rawan diretas. Bahkan berdasarkan laporan IMF-Bank Dunia, setiap satu menit ada sepuluh kali lembaga keuangan dunia diretas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Tiap satu menit itu ada sepuluh kali lembaga keuangan dunia diattack, dihack. Itu adalah suatu yang harus kita lihat sebagai realita," katanya.

Dengan adanya data digital yang aman, pemerintah akan lebih efisien. Selain itu, data yang dimiliki pemerintah juga bisa menjadi rujukan dalam mengambil kebijakan atau evaluasi.

"Kita enggak pernah betul-betul gunakan tambang data yang kita punya sebagai alat membuat kebijakan lebih baik, melakukan koreksi. Seperti saya bilang, DIPA dikoreksi dua kali," kata dia.