Datangi Luhut, Perwakilan Pengusaha Nike hingga Adidas Minta Akses Pasar Eropa

Ilustrasi pabrik Nike. Foto: Shutterstock

Perwakilan pengusaha pabrik sepatu Nike, New Balance hingga Adidas mendatangi kantor Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Bidang Perdagangan Internasional Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Devi Kusumaningtyas, mengatakan saat ini pengusaha berharap pemerintah bisa mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan Eropa atau atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Hal ini dikarenakan Eropa merupakan market terbesar kedua dari produk alas kaki asal Indonesia setelah Amerika Serikat (AS). Sementara, kini pasar AS menurut dia sedang tidak bisa diharapkan.

"Kita menyampaikan ke Pak Luhut supaya bisa didorong juga untuk market access, terutama Uni Eropa. Kalau sekarang Amerika kan, it's not reliable trading partner gitu kan? Mungkin yang lebih predictable, yang selalu menjalankan komitmennya Uni Eropa," kata Devi saat ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (21/2).

Menurut Devi ketika ekspor ke pasar terbesar kedua dari produk alas kaki ini didorong, dampaknya akan sekaligus meningkatkan serapan tenaga kerja.

Dia juga menjelaskan, permasalahan akses pasar ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan banyaknya investor yang masih wait and see untuk masuk ke Indonesia. Sehingga pembenahan urusan akses pasar bisa mendatangkan banyak investasi baru masuk ke Indonesia.

“Kalau misalnya itu (akses pasar) bisa dibenahi ya tentunya harapannya ke depan ya ada investasi baru. Cuma untuk sekarang banyak investor yang masih wait and see,” tuturnya.

Meskipun dia juga mengakui akses pasar bukan satu-satunya penyebab investor wait and see untuk masuk ke Indonesia.

Kemudian selain membahas akses pasar luar negeri, pertemuan perwakilan pengusaha alas kaki merek Nike, Adidas dan New Balance bersama Luhut juga membahas soal aturan ketenagakerjaan.

Hal ini dikarenakan menurut Devi, untuk industri padat karya dengan orientasi ekspor, aturan ketenagakerjaan dan akses pasar adalah dua hal yang penting.

Dalam pertemuan itu dibahas soal kepastian dalam ekosistem aturan ketenagakerjaan, seperti soal produktivitas, formulasi pengupahan, keterlibatan juga dialog antara pengusaha, pemerintah dan pekerja yang diharapkan bisa terus dilaksanakan.

“(Terkait aturan ketenagakerjaan) cuma memang pesannya adalah gimana supaya kita bisa terus mengusahakan supaya iklim investasi di industri padat karya berorientasi ekspor ini lebih kondisi, “ tuturnya.

Ketua Bidang Perdagangan Internasional Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Devi Kusumaningtyas saat ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (21/2). Foto: Widya/kumparan

Devi menuturkan, investasi memang menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan antara mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan para perwakilan pengusaha perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut.

Menurut Devi, untuk mendorong investasi agar masuk ke dalam negeri, pengusaha berharap pemerintah melirik permasalahan terkait perizinan. Devi bahkan berharap nantinya akan ada Gugus Tugas atau Task Force yang mengurusi hal ini.

“Dan masalah perizinan ini juga menjadi salah satu hal yang beliau berkomitmen untuk kita gerakan sama-sama dibantu dari kantor beliau (Luhut). Dan semoga nanti ada task force di ke depannya untuk membantu industri padat karya ini yang existing maupun yang investasi baru,” terangnya.

Dia melihat Luhut selama ini cukup memberikan perhatian kepada industri padat karya. Sebab industri ini memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Indonesia.

“Pak luhut sangat helpful. Jadi selalu membuka ruang untuk dialog dan ya gitu kalau misalnya memang terkait kepentingan nasional ya harus kita usahakan bersama. Jadi ya memang sangat terbuka sih beliau untuk masukan-masukannya,” jelasnya.

Sebelumnya, pada akhir September 2024 lalu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa I-EU CEPA masih terkatung-katung pembahasannya.

Airlangga menyebutkan pembahasan I-EU CEPA saat ini memasuki tahap finalisasi. "Perundingan I-EU CEPA juga sedang difinalisasi walaupun tidak mudah, karena kabinet di I-EU CEPA-nya berubah. Jadi dulu negosiator kita itu sekarang sudah tidak menjabat lagi," ungkapnya saat Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024, Senin (23/9).

Dia mengungkapkan, perundingan I-EU CEPA sudah berjalan 9 tahun lamanya dan sudah akan rampung, namun kabinet baru tersebut memiliki permintaan baru kepada Indonesia.

Sementara, proses perundingan IEU-CEPA sudah berjalan sejak pertama kali melalui joint announcement di Jakarta dan Brussels, Belgia pada Juli 2016.

Di saat yang sama, Eropa dikenal dengan kebijakan-kebijakan dagangnya yang disebut merugikan Indonesia. Misalnya Undang-undang Anti Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR.