Daya Beli Turun Dinilai Jadi Pertimbangan Kenaikan PPN Diundur

Ilustrasi membayar pajak penghasilan. Foto: Shutter Stock

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen bakal diundur.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, yang menyebut pertimbangan utama pemerintah untuk menunda kenaikan PPN 12 persen karena daya beli masyarakat sedang menurun.

"Ya karena daya beli masyarakat sedang cenderung menurun, indikatornya itu bagaimana banyak kelas menengah yang sedang turun kelas," ucap Ajib Hamdani kepada kumparan, Kamis (28/11).

Ajib bilang, pertimbangan lainnya ialah indikator makro 5 bulan berturut-turut yang menunjukkan tren deflasi, disusul private sector khususnya manufaktur sedang terkontraksi.

"Maka kalau kenaikan PPN dilakukan per Januari itu kondisi yang sangat tidak tepat," kata dia.

Apindo memprediksi, kembali pulihnya daya beli masyarakat akan terjadi sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan alias setelah Pilkada serentak, mengingat sisi investasi dan private sector yang masih 'wait and see'.

"Harapan kita 3-6 bulan ke depan itu sudah bisa kembali membaik (daya beli masyarakat), tetapi agar tidak terjadi kontraproduksi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya pemerintah jangan menaikkan PPN di tahun 2025" ujar Ajib.

PPN dan Dampak Kemenangan Trump

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menjelaskan potensi dampak kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap rencana kenaikan PPN 12 persen di Indonesia cukup signifikan.

Rezasyah memperkirakan, nantinya Amerika di bawah pemerintahan Trump dapat menekan anggota negara-negara blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China) yang sudah mulai menggunakan mata uang bersama, alias tidak lagi menggunakan dolar AS.

Hal ini berdampak, pasalnya sebagai negara mitra, Indonesia menyampaikan keinginan secara resmi untuk bergabung dengan BRICS. Keinginan Indonesia ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia (24/10).

"Kemudian untuk menekan anggota BRICS. Karena anggota BRICS ini sudah mulai menggunakan mata uang bersama dan bukan dolar Amerika, cuma yang dikhawatirkan itu ya gaya Trump yang selalu ikut campur," ungkap Rezasyah kepada kumparan, Kamis (28/11).

Rezasyah melihat, hal itu lah yang ditakuti pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Ketua DEN Luhut Binsar memberi sinyal diundurnya PPN 12 persen per Januari 2025.

"Jadi nanti (Trump) melihat ada anggota BRICS yang tak menggunakan nilai tukar AS nanti dia kenakan sanksi, kemudian belum lagi Trump akan terlihat urusan Timur Tengah dan urusan Rusia-Ukraina. Hal ini kemungkinan yang ditakuti Pak Luhut, e