Debat dengan Mahasiswa, Kepala BKPM Klaim UU Cipta Kerja Tak Ancam Lingkungan

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Foto: Moh Fajri/kumparan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memenuhi undangan debat terbuka dari mahasiswa Cipayung Plus untuk membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja. Debat tersebut disiarkan di akun youtube BKPM.

Pada kesempatan itu, sebagian besar mahasiswa mempertanyakan kelestarian lingkungan yang dinilai terancam setelah terbitnya UU Cipta Kerja.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengeklaim UU Cipta Kerja sangat concern terhadap lingkungan. Ia menjelaskan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tak dihapus. Hanya saja prosedurnya disederhanakan agar tak membebani pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selama ini, menurut Bahlil, UMKM sulit memenuhi izin lingkungan karena persoalan biaya.

“Presiden perintahnya apa? Lingkungan dijaga. Cuma menyangkut AMDAL ini penting saya sampaikan, kalau izin UMKM kita kasihkan AMDAL, AMDAL ini kan biasanya bayar sampai Rp 1 miliar. (Sementara) investasi cuman Rp 500 juta? Masa bayar AMDAL Rp 1 miliar?” katanya, Rabu (4/11).

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Foto: Moh Fajri/kumparan

Bahlil juga menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja membuat pejabat dan pengusaha tidak lagi bisa sogok menyogok. Sebab, UU Cipta Kerja menyederhanakan banyak perizinan dan regulasi yang selama ini menyuburkan suap.

"Kenapa potensi pelanggaran hukum terjadi? Karena transparansi belum baik. Harus pejabat ketemu pengusaha, deal-deal-an. Saat ini berbasis elektronik. Investasi bisa masuk," kata Bahlil.

Menurut eks Ketua HIPMI ini, pengusaha cuma butuh empat hal, yakni kepastian, kemudahan, keterbukaan, dan kecepatan dalam berusaha. Ia yakin UU Cipta Kerja mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha sehingga akan tercipta banyak lapangan kerja. "Harapan begitu investasi masuk, lapangan kerja terbuka," katanya.