Deforestasi Turun, Indonesia Terima Rp 1,5 Triliun dari GCF

Hutan yang terpelihara di sekitar Bendungan Tangga PLTA Inalum, di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Foto: Moh Fajri/kumparan

Indonesia melanjutkan tren positif mendapat pengakuan global atas keberhasilan penurunan emisi gas rumah kaca dari menurunnya deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Pengakuan ini ditandai dengan persetujuan dana sebesar 103,8 Juta USD atau sekitar Rp 1,5 triliun sebagai pembayaran kinerja melalui skema Result Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF).

GCF adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim.

Sebelumnya Indonesia juga mendapatkan dana dengan skema RBP dari Norwegia sebesar USD56 juta.

Proposal yang diajukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyajikan hasil kinerja REDD+ Indonesia untuk periode 2014-2016, dengan volume pengurangan emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2eq).

Indonesia menjadi negara terbesar penerima pembayaran dengan skema RBP dari GCF, jauh di atas Brasil yang menerima dana senilai USD96,5 juta. Indonesia merupakan negara kelima yang berhasil mengakses program percontohan senilai USD500 juta ini.

Pembayaran berbasis hasil atas keberhasilan penurunan emisi dari REDD+ ini, telah melalui verifikasi tim teknis independen yang ditunjuk Sekretariat UNFCCC.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam video conference soal penerimaan pendanaan USD 103,8 juta karena Indonesia sukses menekan deforestasi. Foto: Dok. KLHK

“Jadi ini bukan klaim Indonesia sepihak, melainkan telah diverifikasi kebenaran data dan konsistensi metodologi-nya. Laporan hasil verifikasi juga terbuka untuk publik,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya, saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual, Kamis (27/8).

Angka deforestasi netto Indonesia menunjukkan tren yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Pada periode 1996- 2000 pernah menyentuh angka tertinggi 3,51 juta hektar per tahun, dengan berbagai intervensi kebijakan, contohnya moratorium izin hutan primer dan lahan gambut, maka laju deforestasi Indonesia terus menurun hingga mencapai angka terendah yaitu 0,40 juta hektar per tahun.

Begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang pernah menyentuh luasan terbakar hingga 11,8 juta di periode 1997-1998, dan terjadi kenaikan di tahun 2015 karena faktor El Nino, karhutla berhasil dikendalikan secara signifikan pada tahun 2016-2018. Terjadi perubahan paradigma kerja pemadaman ke pengendalian.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam video conference soal penerimaan pendanaan USD 103,8 juta karena Indonesia sukses menekan deforestasi. Foto: Dok. KLHK

Keberhasilan pemerintah mengurangi secara konsisten laju deforestasi, ditempuh melalui sejumlah langkah dan kebijakan. Seperti rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi/ penghijauan, Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi, Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Penegakan Hukum, SVLK, Perhutanan Sosial, dan berbagai program lainnya.

Komitmen pembayaran GCF ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, serta menjadi wujud peningkatan kepercayaan di dalam negeri dan komunitas internasional.

''Melalui pembayaran berbasis kinerja dari Norwegia dan GCF ini, kerja keras selama satu dekade dalam melestarikan hutan dan menurunkan laju deforestasi telah menuai hasil. Namun usaha dan aksi nyata kita terhadap perubahan iklim tidak akan berhenti sampai di sini,'' kata Menteri Siti.

'''Sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden Joko Widodo, nantinya dana ini juga digunakan untuk pemulihan lingkungan berbasis masyarakat. Atas capaian kerja keras kita bersama ini, saya sampaikan 'Terimakasih Indonesia','' tambahnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat kepada Menteri LHK RI dan jajaran, atas keberhasilan Indonesia mendapat persetujuan pendanaan RBP dari GCF.

“Kita senang Menteri LHK dan tim berhasil mendapatkan pengakuan sebesar USD103,8 juta ha, bahkan lebih besar dari proposal Brasil dengan Amazon-nya. Ini adalah prestasi yang luar biasa dari Ibu Siti dan tim di KLHK bisa mendapatkan fund, karena sudah melalui proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Karena pernah di World Bank, jadi saya tau,” ungkapnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam video conference soal penerimaan pendanaan USD 103,8 juta karena Indonesia sukses menekan deforestasi. Foto: Dok. KLHK

Menurut Sri Mulyani, keberhasilan Indonesia ini sekaligus menunjukkan pada dunia, bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap perubahan iklim, tapi ditunjukkan dengan capaian konkrit dalam bentuk pembayaran ini. Momentum ini, diharapkan Sri Mulyani dapat terus digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari semua pihak terkait proposal dari Indonesia yang diajukan ke GCF.

“Semoga apa yang Ibu Siti dan jajaran dapatkan ini, semakin menambah kepercayaan diri dalam bekerja, dan juga menjadi informasi penting bagi para pihak atas kerja kolaboratif pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat. Sehingga jangan hanya ramainya saat karhutla saja, tapi Indonesia sudah melakukan kerja-kerja nyata yang diakui,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan persetujuan GCF ini merupakan sebuah berita baik, di tengah Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pendanaan perubahan iklim untuk mencapai target NDC. Pendanaan yang diterima oleh Indonesia ini juga dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kepemimpinan Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya hingga Indonesia mendapatkan pendanaan dari GCF. Prestasi yang sangat luar biasa. Saya juga bangga, sebagai perempuan, ternyata Ibu Siti bisa men-delivered semua itu sampai mendapatkan hasil yang membanggakan ini,” pungkasnya.